TANGERANG – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tangerang Pradhana Probo Setyarjo menegaskan komitmennya mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Kota Tangerang demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Pradhana usai melakukan kunjungan silaturahmi ke DPRD Kota Tangerang, Selasa (19/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kejari Kota Tangerang diterima langsung Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam, bersama pimpinan fraksi, komisi, dan anggota dewan.
Ia mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan menyamakan visi dalam pembangunan Kota Tangerang. “Napasnya sama, yaitu bagaimana kita bisa memajukan kota ini, Kota Tangerang yang kita cintai,” ujar Pradhana kepada wartawan usai pertemuan, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pembangunan di Kota Tangerang merupakan bagian dari upaya mendukung target Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya siap mengambil langkah-langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan.
Dia mencontohkan, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk dampak kenaikan harga BBM terhadap pembangunan. Selain itu, Pradhana menegaskan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah. “Di mana ada kepastian hukum, di situ pasti ada investasi masuk. Investasi masuk tentunya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Pradhana.
Saat ditanya kesannya terhadap DPRD Kota Tangerang dalam kunjungan perdananya sejak dilantik bulan lalu, Pradhana menyampaikan apresiasi. “DPRD Kota Tangerang oke banget, cakep!” ujarnya sambil tertawa.
Pradhana memastikan koordinasi dan komunikasi antara Kejari dan DPRD Kota Tangerang akan terus dilakukan. “Pasti dong kita akan terus berkoordinasi, berkomunikasi karena itu kewajiban kita semua. Jadi Kejaksaan ada di kota ini untuk mendukung semuanya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam mengatakan, kunjungan Kajari bertujuan menyamakan perspektif dalam pembangunan daerah. “Bahwa hari ini kita butuh kawalan teman-teman di Kejaksaan, bagaimana proses pembangunan dan juga perkembangan kota ini ke depan perlu ada sandaran hukum,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu menilai, pembangunan kerap terhambat persoalan hukum sehingga diperlukan kesamaan persepsi antara legislatif dan aparat penegak hukum. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pada intinya, bagaimana kita semua bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan ini saling berkaitan,” tutur Rusdi.
Rusdi juga mengungkapkan, ke depan DPRD Kota Tangerang dan Kejari Kota Tangerang akan menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU. “Tentu harapannya, bagaimana kemudian proses pembangunan ketika berjalan tidak ada yang kena persoalan-persoalan hukum dan semua mengikuti aturan hukum yang ada,” pungkasnya. (*/imam)
Komentar