oleh

Diemban Pejabat Eselon 2, Pj Gubernur DKI Heru Sebut Gugus Tugas Bisnis dan HAM untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan bahwa anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pejabat tinggi pratama yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis. Fungsi Gugus Tugas ini mewujudkan kepastian HAM dan kepuasan pelayanan masyarakat di Pemprov DKI.

“Kehadiran Gugus Tugas ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian HAM dan kepuasan dalam pelayanan masyarakat, serta menguatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” kata Heru saat mengukuhkan 35 anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi DKI di komplek gedung Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (3/6).

Heru menuturkan, anggota Gugus Tugas Bisnis dan HAM Provinsi DKI Jakarta merupakan pejabat eselon 3 yang  memimpin OPD strategis, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kebudayaan, dan seterusnya.

“Artinya ini adalah suatu tugas yang strategis, yang harus dijunjung tinggi dan menjadi tugas utama, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat untuk mendukung Jakarta menuju kota global,” tandas Heru.

Dalam menjalankan tugas di masing-masing OPD, Heru berharap agar seluruh anggota Gugus Tugas dapat mengimplementasikan HAM dan bisnis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Contoh pada ketenagakerjaan, tentunya harus diutamakan HAM para pekerja di DKI Jakarta. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan, terkait pelayanan kepada masyarakat dan perizinan rumah sakit agar diperhatikan HAM-nya,” katanya.

Heru juga mengupayakan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjunjung tinggi hak-hak warga negara dalam berbisnis dan melakukan investasi di Jakarta. “Salah satu keberlanjutan kota global adalah menjunjung tinggi hak-hak warga negara untuk berbisnis di Jakarta, melakukan investasi, dan sebagainya,” imbuhnya.

Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Dhahana Putra menambahkan permasalahan HAM telah menjadi isu global. Setiap negara Uni Eropa, Amerika, dan Jepang mengharuskan penuntasan bidang HAM. Utuk itu, perlu dilakukan langkah percepatan melalui berbagai strategi. “Segala aspek bisnis untuk meningkatkan perekonomian harus dilakukan secara selaras agar tidak menyalahi HAM. Dengan demikian, fungsi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dapat berjalan dengan baik,” tandasnya. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *