oleh

Meski Sipil, Nyali Mahfud MD Lebih Tegas dari Bekas Jenderal yang ‘Onono’

-Komunitas-770 views

POSKOTA.CO – Pernah saya katakan di majelis ini bahwa Prof. Dr. Mahfud MD adalah pejabat sipil bernyali jendral. Saya contohkan ketika tampil di teve swasta dia menantang siapa saja yang mampu menunjukkan sistem pemerintahan khilafah ada di dalam Alquran dan hadis mendirikan negara Islam adalah kewajiban agama dan ada dalam quran dan hadis. Dan sampai kini tak ada yang berani menanggapi tantangannya.

Saya membandingkan dengan koleganya, menteri yang berlatar belakang militer dan berpangkat jendral, tapi sering meralat pernyatannya sendiri. Terbalik.

Kira kira sama dengan Pak Mantan yang berlatar militer tapi memilih “zero enemi” merangkul semua, agar “di sini senang di sana senang”, sehingga ular beludak, buaya, macan, garong, mafia, preman, parasit dan para kadrun, berpesta di kementrian, BUMN dan kantor lainnya, hingga mewariskan kondisi mowat mawut seperti sekarang ini.

SEPANJANG siang hingga sore kemarin, Kamis (7/10/2020) saya dilanda cemas dengan perkembangan yang terjadi di ibukota. Tak hanya sebagai warga negara, melainkan juga sebagai ayah. Putri bontot saya bekerja di pusat kota Jakarta yang ternyata harus menginap di apartemen kantornya lantaran lingkungannya tidak aman. Sedangkan anak mantu yang pertama – yang ngantor di kawasan Kelapa Gading – dipulangkan dari kantornya lebih sore .

Saya yakin seyakin yakinnya demo anarkis di sekitar bundangan HI dan Monas itu – juga di pinggiran ibukora dan luar kota, digerakkan oleh politisi dan mafia. Tak semata mata RUU Ciptaker. Melainkan dirancang sejak awal untuk menggoyang pemerintah. Buruh, mahasiswa dan anak anak ABG hanya dimanfaatkan sebagai pion.

Sejumlah pelaku demo yang tertangkap petugas dan diinterogasi dan videonya beredar di media sosial gelagapan, ketika ditanya apa tujuan demo? Padahal dia ngaku mahasiswa. Lalu terus terang menuturkan dia diberi uang Rp.100 ribu untuk berada di lokasi.

Sebanyak 18 halte bus TransJakarta dirusak pendemo, dengan estimasi kerugian mencapai Rp45 miliar, portal berita online menulis. Belum lagi kendaraan polisi dan warga serta fasilitas publik lainnya. Sayangnya tak ada pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, yang punya wilayah yang dirusak massa.

ALHAMDULILLAH. Malam hari saya nguping di radio dan mendengar pernyataan yang menyejukkan dan tegas dari Menkopulhukam Mahfud MD. Dada saya berdebar saat mendengar pemaparannya.

Awalnya saya khawatir pemerintah akan menyerah pada tuntutan pendemo, menunda atau membatalkan UU Omnibus Law atau ungkapan lain yang mengisyaratkan pemerintah Jokowi kalah.

Saya pun sempat membatin, jajaran polisi diguyur anggaran Rp.100 triliun per tahun. Korps TNI Rp.130 triliun, masing masing punya ratusan ribu personil dengan fasilitas yang makin lengkap. Tiap angkatan punya pasukan khusus dan elite yang sangat terlatih. Tapi tak berdaya menghadapi gerombolan jalanan perusak di ibukota? Dada saya rasanya meluap! Emosi.

Pak Mahfud memaparkan kata pengantar yang terasa panjang. Lalu menyampaikan tujuh butir pernyataan yang pada intinya: Pertama, UU Omnibus Law berujung baik. Kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Ketiga, menyayangkan aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa dan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir. Keempat, tindakan merusak fasilitas umum dan serangan fisik terhadap aparat adala tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Maka sampailah kemudian pada inti yang saya tunggu dan melegakan :

Ke lima. “Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat”.

Keenam. Kepada pihak yang tidak puas diminta uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Ke tujuh. “Sekali lagi Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal”.

BRAVO
Sipil bernyali jendral !!
Ini baru pemerintah !
Jelas ! Tegas!

Jangan biarikan anarkisme sekecil kecilnya pun. Para pelaku harus membayar mahal atas aksi kerusakan yang diakibatkannya. Pak Mahdud MD, setelah 2024 Anda, layak menggantikan Ir. Joko Widodo di Istana Negara !! Supriyanto M***

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *