POSKOTA.CO – DPD FSP LEM SPSI (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Provinsi Banten menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Puncak Bogor, Jawa Barat.
Rakerda yang pertama diselenggarakan mengusung tema ‘Satukan Visi Seluruh Stakeholder Untuk Bersama Wujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Buruh’. Perwakilan pengurus DPC FSP LEM SPSI Se-Provinsi Banten sepakat untuk solid bangkit bergerak satu komando.
Ketua panitia Rakerda Gatot Subagyo menjelaskan, Rakerda digelar 23-24 Desember 2021. Peserta berjumlah 110 dari 5 pengurus DPC FSP LEM SPSI Se Provinsi Banten (Kota Tangerang, Kab Tangerang, Kab Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon).
“Kami bersyukur, dari 100 persen PUK yang yang ada se-Banten 70 persennya turut berpartisipasi. Hal ini perlu kami maklumi mengingat selain masih adanya pandemi dan peraturan ketat perjalanan ganjil genap vaksin dan antigen juga PUK dan DPC di penghujung Desember ini disibukkan dengan perjuangan kenaikan upah baik berjuang di internal perusahaan melalui perundingan Bipartit maupun di eksternal perusahaan, seperti menuntut revisi SK Gubernur Banten tentang UMK yang masih bergulir dan setelah rakerda inipun kami pun sama akan kembali bersama-sama turun aksi kejalan meneruskan aksi yang sudah-sudah sebelumnya sampai SK UMK benar-benar di revisi sebesar 5,4%,” terang Gatot.
Menurut Gatot sebagai Wakil Ketua Bidang OKK ini, dirinya siap bertanggung jawab untuk mengarungi gerak organisasi dan memastikan langkah perjuangan bersama berjalan lancar dalam menggapai cita-citanya, yaitu terwujudnya kemandirian untuk terciptanya kesejahteraan anggota dan keluarganya yang berdaulat secara mandiri dan bermartabat.
“Oleh karenanya ketika organisasi memanggil dan ditunjuk menjadi ketua panitia rakerda tentu harus menyanggupinya dan dilaksanakan,” imbuh Gatot.
Amanah AD/ART
Sementara itu, Ketua DPD FSP LEM SPSI Banten Dewa Sukma Kelana menjelaskan, Rakerda yang dilaksanakan ini merupakan amanah AD/ART yang harus dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan dengan tujuan selain silaturahmi.
“Pelaksanaan Rakerda merupakan kedaulatan organsiasi serikat pekerja untuk melaksanakan evaluasi dan pengembangan program kerja dewan pimpinan daerah,” katanya.
Adapun tujuan berikutnya adalah sebagai forum konsultasi, informasi dan edukasi yang memiliki tugas melakukan rapat program kerja hasil Musda, kemudian memetakan pedoman tindak lanjut serta melaksanakan program yang sejalan dengan Rakernas AD/ART untuk kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat organisasi.
“Melalui Rakerda ini akan kita pertajam program-program kerja penguatan SDM, penguatan advokasi dan pembelaan, penguatan administrasi dan pengelolaan organisasi, penguatan solideritas soliditas dan militansi, penguatan teknologi informasi medsos dan propaganda kegiatan organisasi dan terutama yang paling penting adalah penguatan keuangan sesuai AD ART sebagai sumber kehidupan dan bergeraknya roda organisasi,” tuturnya.
Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi yang hadir sebagai peninjau mengamini penguatan-penguatan yang disampaikan ketua DPD Banten dan sebetulnya DPP sendiri sudah mengatur penugasan penguatan-penguatan organisasi tersebut tinggal di optimalkan oleh DPD, DPC sampai dengan PUK.
Menurut Arif, pasca-munas rekonsiliasi dan khususnya pasca-musda rekonsiliasi, Banten juga masih memiliki PR yakni merekonsiliasikan DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Tangerang, mudah-mudahan melalui Rakerda ini diharapkan dapat menemukan solusi PR tersebut dan secara bersamaan bisa bergerak cepat kedepan secara bersama-sama dalam satu komando untuk menjalankan mewujudkan dan mengoptimalkan penguatan organisasi dalam menghadapi masalah-masalah hubungan industrial saat ini dan selanjutnya.
“PR yang terpenting dan dirasakan masif dampaknya oleh anggota dan seluruh buruh lainya adalah bagaimana kita terus berusaha berjuang bersama-sama sampai UU Cipta Kerja benar-benar dibatalkan, walaupun untuk itu sebelumnya kita telah melakukan aksi-aksi secara berkelanjutan dan dengan segala daya upaya termasuk JR ke MK pun telah dilakukan,” katanya.
“Modal kita saat ini adalah kekuatan massa dan tentu dibutuhkan kekompakan gerak langkah bersama pasti akan ada hasilnya, setelah di demo terus-terusan terbukti Gubernur Jakarta mau merevisi SK UMK dan Banten juga mestinya bisa demi kesejahteraan anggota dan terdampak baik bagi kesejahteraan buruh lainya yang tidak berjuang atau menitipkan nasib,” pungkasnya. (Imam/bw)
Komentar