oleh

YPKC Ultimatum Oknum Aparat  yang Bekingi Mafia Tanah di Depok

POSKOTA.CO-Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC) sejak Selasa (06/04/2021) telah kembali menguasai dan menempati tanahnya seluas ± 19.185 M2, yang terletak di Jalan Tole Iskandar RT 003 / RW 15, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.

“Sebenarnya sejak awal lahan a quo telah dikuasai pihak YPKC. Hal ini ditandai dengan rumah kecil yang ditempati Bapak GS dan istrinya Ibu SS di atas lahan tersebut merupakan bangunan milik YPKC dari Bapak Yusuf (Tuan Cha, masyarakat  setempat memanggilnya). Waktu itu, ketika Bapak Yusuf menjual a quo kepada YPKC,  Bapak Yusuf menyerahkan lahan beserta rumah kecil itu,” kata Pembina YPKC Ir. S. Djoko Satriyo dalam keterangan persnya, Sabtu (01/05/21).

Menurut Djoko, belakangan rumah kecil itu ditempati Bapak GS bersama istrinya SS yang merupakan tindakan melanggar hukum. Bapak GS dan istrinya SS menempati rumah kecil itu atas suruhan beberapa orang diduga mafia tanah, bukan atas izin pihak YPKC.

Kemudian pagar tembok dan besi di sekeling tanah a quo dibangun oleh YPKC tahun 1994. Kenapa dibangun ? Karena itu tanah YPKC. Untuk mengamankan serta menguasai lahan miliknya (YPKC). Selain itu  PBB dan listrik sejak awal dibayar YPKC.

Sejak  Selasa (6/4/2021), pihak Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC) kembali menguasai dan menempati tanahnya itu, hampir saban hari ada saja oknum aparat yang datang menganggu, ingin menerobos masuk tanah a quo melalui pintu gerbang yang dijaga petugas satpam. Oknum-oknum berasal dari institusi TNI AL dan AD, dari Polri dan dari Kementerian Koodinator Politik Hukum dan HAM.

Bahkan ada oknum aparat yang melakukan pengrusakan, sehingga  atas tindakan pengrusakan itu, pihak YPKC telah melaporkan kepada pihak berwajib.

Karena tanah aquo merupakan milik dan dikuasai YPKC sejak awal, maka YPKC menyampaikan pernyataan sikap:

  1. Bapak GS bersama istrinya SS serta semua orang yang menempati rumah kecil di dalam agar segera keluar, tidak boleh menempati rumah tersebut.
  2. Siapa pun oknum aparat yang selama ini terus mengganggu YPKC dan memprovokasi orang-orang tertentu untuk menguasai lahan milik YPKC itu, YPKC tegaskan stop melakukan itu semua! YPKC akan terus mempertahankan hak-haknya serta akan mengambil langkah-langkah berdasarkan hukum yang berlaku kalau ada yang mencoba melakukan tindakan pidana.
  3. YPKC kembali tegaskan bahwa YPKC mempunyai legal standing terdiri atas empat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yakni, pertama, Nomor: 450, seluas 18.285 M2 (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), tanggal 12 Juli 1996.

Kedua, Nomor: 01120, seluas 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi), tanggal 29 September 2006. Ketiga, Nomor:  01121, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), tanggal 29  September 2006. Keempat, Nomor: 01122, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), tanggal 29 September 2006.

  1. YPKC memiliki tanah a quo juga diperkuat putusan pengadilan (hakim) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Putusan pengadilan yang dimaksud, pertama, putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 168/PDT/G/1996/PN. BGR, tanggal 31 Maret 1997 Antara Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC), selaku Penggugat, melawan M. Hasannudin Bin Mi’in, selaku Tergugat I; Mulyadi Bin Simin, selaku Tergugat II.

Dimana amar putusanya menegaskan bahwa  YPKC-lah  satu-satunya pemegang Hak Guna Bangunan atas Tanah terperkara Sertifikat Nomor 450 tanggal 12 Juli 1996, seluas 18.285 m2, yang terletak di Jalan Tole Iskandar, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam putusan a quo juga ditegaskan, memerintahkan para tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak dari para tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan a quo.

Kedua, putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung RI yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bogor No. 670/PK/Pdt/2016, tanggal, 21 Desember 2016. Dimana amar putusannya menyatakan, permohonan PK dari para pemohon PK ditolak. Dengan demikian tanah a quo adalah milik YPKC.

Ketiga, putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Perkara No. 547 K/TUN/2016, tanggal 24 Januari 2017. Di mana amar putusannya menyatakan, permohonan kasasi dari para pemohon ditolak. Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum itu, maka tanah tersebut adalah milik YPKC.

  1. YPKC meminta Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Panglima TNI dan Kapolri agar memerintahkan semua jajarannya agar tidak ikut bergabung dengan mafia tanah yang berusaha menyerobot tanah YPKC itu.
  2. YPKC meminta Kapolri dan Panglima TNI serta Menko Politik Hukum dan HAM agar melaksanakan perintah Jokowi untuk memberantas mafia tanah.(*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *