oleh

Rina Yuliana Minta Dibebaskan dari Tuntutan JPU Delapan Tahun Penjara

POSKOTA.CO – Pengacara terdakwa Rina Yuliana, Nur Bhakti, meminta majelis hakim membebaskan klienya karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti di persidangan. Sebelumnya Rina dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) hukuman delapan tahun penjara atas kasus penggelapan dan pemalsuan.

Menurut Nur Bhakti, terdakwa Rina Yuliana telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Slamet Isnanto untuk mengurus surat perizinan pembangunan RS Graha Medika Bogor.

“Kami minta majelis hakim membebaskan Rina Yuliana atas dakwaan jaksa,” pinta Nur Bhakti saat membacakan pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Senin (8/2/2021).

Majelis hakim juga diminta untuk memulihkan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa seperti sedia kala. Terdakwa Rina Yuliana yang mengikuti sidang secara virtual saat ditanya majelis hakim apakah akan menambah pledoinya, kata Rina pembelaan yang diajukan pengacara sudah cukup.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rina Yuliana hukuman delapan tahun penjara. Sebab, terdakwa Rina Yuliana bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, dan dakwaan kedua melanggar Pasal 374 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Selain Rina Yuliana, dalam kasus ini juga menyeret terdakwa Fikri Salim dalam berkas penuntutan terpisah juga dituntut delapan tahun penjara. Kasus ini terkait pengurusan perizinan rumah sakit tersebut, Fikri Salim bekerja sama Rina Yuliana dan Slamet Isnanto.

Terdakwa Fikri Salim disebut telah membuat kuitansi-kuitansi serta bon-bon bukti pembayaran palsu guna mencairkan uang. Caranya, Fikri menyuruh saksi Junaedi menuliskan nominal uang dan juga tanda tangan penerima uang dalam kuitansi.

Dalam perjalanan, saksi Slamet Isnanto meninggal dunia pada tahun 2019. Meninggalnya Slamet Isnanto dijadikan dasar pembelaan oleh pengacara Rina Yuliana dengan menyebut jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi pelapor di persidangan.

Berdasarkan keterangan di muka persidangan, bahwa Dr Lucky Azizah selaku komisaris PT Jakarta Medika mengalami kerugian sebesar Rp1,14 miliar terkait pengurusan perizinan rumah sakit tersebut. Rumah sakit juga belum beroperasi lantaran belum mengantongi izin operasional yang dipercayakan pengurusan kepada terdakwa. (omi)

 

 11 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *