oleh

MA Kabulkan Permohonan Uji Materiil PP 46/2021 oleh Lombok TV

POSKOTA.CO-Permohonan uji materiil yang disampaikan PT Lombok Nuansa Televisi (Lombok TV)  terhadap peraturan pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Akhirnya dikabulkan  Mahkamah Agung (MA) RI.

“PP tersebut kami nilai bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang (UU). Antara lain UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” kata  Kuasa Hukum Lombok Nuansa Televisi, Gede Aditya Pratama, dalam konferensi pers, Kamis (04/07/2022).

Menurut Gede, beleid itu juga bertentangan dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah melalui UU nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

PP No.46/2021 sendiri  mengatur sebuah kewajiban baru yang sama sekali tidak diatur di UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja yaitu soal kewajiban bagi lembaga penyiaran swasta (LPS) yang tidak ditetapkan sebagai penyelenggara multipleksing untuk menyewa slot multipleksing kepada LPS yang ditetapkan sebagai multipleksing.

UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja, menurut Gede, hanya mengatur soal migrasi teknologi penyiaran, analog switch off (ASO) dan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Oleh karena itulah ada  pertentangan di PP No.46/2021 tersebut, kliennya Lombok Nuansa Televisi (Lombok TV) sangat dirugikan karena izin stasiun radio (ISR) dan izin prinsip penyiaran (IPP) dari Lombok TV menjadi tak berarti dimana Lombok TV menjadi harus menyewa slot multipleksing untuk menyelenggarakan layanan program siaran.

Timbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Beleid tersebut juga telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat  berupa penguasaan spektrum frekuensi radio yang seharusnya dikuasai oleh negara menjadi dikuasai segelintir LPS multipleksing. Artinya, PP tersebut telah menciptakan iklim usaha industri penyiaran menjadi tidak kondusif dan diskriminatif terhadap para penyelenggara televisi lokal.

Kemudian PP No.46/2021 juga telah mengalihkan peran negara dalam penyiaran publik dengan mengalihkan penyediaan alat bantu penerima siaran (set top box) bagi rumah tangga miskin kepada pihak swasta yaitu LPS Multipleksinig.

Oleh karena itulah Gede menganggap wajar jika akhirnya Majelis Hakim Agung di MA akhirnya mengabulkan permohonan uji materiil kliennya Lombok Nuansa Televisi (Lombok TV). Sebab hal ini akan dapat mewujudkan keadilan dalam iklim usaha industri penyiaran yang kondusif dan sehat bagi semua pihak.

“Kami berharap Pemerintah RI terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika mematuhi putusan Mahkamah Agung RI ini sebagai perwujudan Indonesia selaku negara hukum dan berharap agar pemerintah juga tidak membuat hal-hal yang bersifat inkonstitusional seperti menerbitkan peraturan baru yang materi muatannya sama dengan yang telah dibatalkan oleh  Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 40 P/HUM/2022 ini,” ujar Gede.

Dia juga mengimbau Pemerintah RI terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghentikan untuk menghentikan proses analog switch off di seluruh Indonesia terhadap Lembaga penyiaran yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berdasarkan UU No. 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran Jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dampai diterbitkannya peraturan baru terkait multipleksing ini dalam bentuk undang-undang yang dibahas Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tidak hanya dibuat sepihak oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan lainnya yang lebih rendah tingkatannya. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.