POSKOTA.CO – Gaduh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perfilman berlanjut dengan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) secara mandiri oleh kelompok yang menamakan diri Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman (KPMP).
Ihwal kegaduhan itu, pengamat sekaligus aktivis Kusumo Priyono menilai tak lepas dari kebijakan Badan Perfilman Indonesia (BPI).
“Kegaduhan ini tidak lepas dari kesalahan Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang demisioner tapi menerima pengelolaan dana pemerintah,” kata Kusumo Priyono, Ketua Gabungan Artis Seni Aksi Indonesia (GASA) kepada poskota.co, Senin (29/11/2021) pagi.
Menurut Kusumo Priyono yang dikenal sebagai si “Raja Dongeng”, kepengurusan BPI sudah demisioner satu setengah tahun yang lalu. “Seharusnya pengurus BPI tidak boleh melakukan kerjasama dengan pihak manapun, sebelum ada kepengurusan baru yang dibentuk melalui kongres,” katanya.
Kusumo mendirikan GASA tahun 1991 yang berbasis kegiatan seni dan budaya, termasuk film. “Saya anggota BPI tapi tidak pernah mendapatkan informasi langsung soal adanya dana bantuan PEN dari Kemenparekraf,” kata Kusumo yang menjadi Sekretaris Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) tahun 2000an.
Terkait demisionernya pengurus BPI periode 2017-2020, Kusumo mengusulkan segera diadakan kongres untuk memilih ketua dan pengurus baru.
“BPI kan produk pemerintah, seharusnya pemerintah segera memfasilitasi kegiatan kongres BPI yang tertunda agar masyarakat film tidak semakin terpecah-belah seperti ini,” katanya.
Saat ini menurut Kusumo, masyarakat perfilman terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok “Kuningan” dan “BPI”. “Kelompok Kuningan itu, organisasi film Sapta Tunggal yang kantornya di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Sedangkan kelompok BPI sebagian besar pengurus dan anggota BPI,” ujarnya.
Dalam laman resmi BPI, www.bpi.or.id disebutkan “Sesuai dengan AD/ART BPI, masa kerja Pengurus Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Dewan Pengawas, yang dipilih dalam Rapat Paripurna BPI di Jakarta pada 20-24 Februari 2017, akan berakhir awal 2020. Sesuai dengan Anggaran Dasar BPI pasal 12 ayat satu, maka dari itu BPI akan mengadakan Kongres ke-III BPI dengan beberapa agenda utama.”
Kepengurusan BPI periode 2017-2020 diketuai Chand Parwez membawahi sekitar 54 organisasi perfilman. “Saya tidak tahu kenapa BPI sampai sekarang tidak mengadakan kongres untuk pergantian pengurus,” kata Kusumo.
Jumat, Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman (KPMP) bertemu dengan Tim Kurasi BPI yang mengelola dana PEN dari Kemenparekraf. Pertemuan itu difasilitasi Inspektur Jenderal Kemenpar.
Dalam pertemuan itu, pihak Tim Kurasi BPI menolak tuduhan yang disebarkan oleh KPMP melalui surat resmi yang ditujukan ke Menparekraf Sandiaga Uno. Lalu, KPMP yang diketuai Sonny Pudjisasono membentuk Tim Pencari Fakta atas dugaan pelanggaran pengelolaan dana PEN. (tis)
Komentar