oleh

Kapolri: Pelapor Kasus UU ITE Harus Korbannya Langsung

POSKOTA.CO–Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diintruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyusun pedoman UU ITE. Atas dasar itu, Kapolri Listyo akan menerbitkan surat telegram untuk pegangan bagi para penyidik dalam menangani kasus itu.

Salah satu pedoman dalam surat telegram tersebut masalah pelapor kasus UU ITE. Rencananya, pelapor hanya boleh dilakukan korban langsung, tidak bisa diwakilkan orang lain. “Dibuatkan petunjuk untuk bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan,” kata Jenderal Listyo Sigit saat Rapim TNI-Polri 2021 di Mabes Polri, Selasa (16/2/2021).

Bahkan rencananya laporan tertentu yang bersifat delik aduan, pelapornya harus korban sendiri. “Jangan diwakili lagi,” ujarnya.

Memurus Kapolri Listyo Sigit, pedoman ini dibuat agar nantinya kasus terkait UU ITE tidak digunakan masyarakat sebagai alat untuk saling lapor. Bahkan Jenderal Listyo meminta upaya mediasi didahulukan.

Tunuannya menurut Kapolri Listyo supaya kemudian tidak asal lapor sehingga polisi tidak direpotkan. “Jadi hal-hal seperti ini ke depan kita perbaiki, apalagi memang seperti itu. Jika tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ya tidak perlu ditahan lah. Jadi proses mediasi, mediasi nggak bisa, nggak usah ditahan,” imbuhnya.

Sementara kasus-kasus yang berpotensi memicu konflik horizontal tetap harus diusut tuntas. Jenderal Sigit mengambil contoh kasus rasisme terhadap Natalius Pigai.

Untuk kasus pencemaran nama baik dan hoax, edukasi diutamakan. “Yang sifatnya hanya pencemaran nama baik, hoax, yang masih bisa kita berikan edukasi, laksanakan edukasi dengan baik,” sambungnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyeroti masyarakat saling lapor ke polisi menggunakan UU ITE. Saat memberi pengarahan di Rapim TNI-Polri, Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati.(Omi)

 37 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *