oleh

Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking Mulai Diadili di PN Jaktim

POSKOTA.CO – Kasus mantan buronan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang melibatkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan advokat Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020).

Dalam sidang yang berlangsung secara virtual dan terpisah ini jaksa penuntut umum mendakwa Djoko Tjandra yang telah buron sejak 2009 telah membuat surat jalan palsu. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan terdakwa  Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo dan pengacara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

“Terdakwa telah melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak,” ucap jaksa.

Menurut jaksa hal ini dilakukan  berawal saat Djoko Tjandra berkenalan dengan Anita di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia. Ketika itu Djoko yang berstatus buronan oleh Kejaksaan Agung ingin menggunakan jasa Anita untuk menjadi kuasa  hukumnya dan berencana minta bantuan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor 2PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.

Anita Dewi Kolopaking menyetujui dan dibuatlah surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019. Pada April 2020, Anita mendaftarkan PK Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun permohonan itu ditolak lantaran Anita tak bisa menghadirkan Djoko Tjandra selaku pemohon.

Djoko Tjandra yang saat itu berada di luar negeri dan tidak ingin diketahui keberadaannya. Akhirnya, minta Anita untuk mengatur kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkan diri sebagai sosok Tommy Sumadi.

Tommy kemudian mengenalkan Anita kepada Brigjen Pol Prasetijo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri yang kemudian disetujui membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus Covid-19.

Jaksa menyebutkan dengan menggunakan surat jalan ini jelas telah merugikan Polri secara immateriil mengingat terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra adalah terpidana perkara korupsi dan menjadi buronan Kejaksaan Agung,” kata jaksa.

“Terdakwa telah melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP,” ucap jaksa sambil menyebutkan terdakwa terancam hukuman lima tahun penjara.

Atas dakwaan tersebut ketiga terdakwa ini berencana mengajukan eksepsi atau keberatan. Pengacara Djoko Tjandra, Krisna Murti mengatakan pihaknya akan mengajukan eksepsi pada sidang pekan depan. Ia menilai dakwaan JPU terhadap kliennya tidak jelas.

“Minggu depan kita akan ajukan eksepsi karena beberapa hal.yang didakwaan jaksa banyak kabur, ,” katanya usai sidang.

Begitu juga pengacara Brigjen Prasetijo, Petrus Bala Pattyona mengatakan pihaknya juga bakal mengajukan eksepsi. Ia menyoroti sejumlah hal dalam dakwaan jaksa tersebut. Menurutnya surat palsu itu bukan dibuat oleh Brigjen Prasetijo. Tapi,  katanya,  dibuat oleh orang lain dan seorang dokter.

“Yang menjadi pertanyaan kejahatan apa yang dilakukan oleh terdakwa Brigjen Pol Prasetijo ini? Dalam dakwaannya Klin saya dituduh melanggar pasal 263 KUHP yakni membuat surat palsu. Tapi faktanya  surat tersebut dibuat oleh orang lain,” ucap Petrus. (BW)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *