oleh

Terbukti Palsukan EPO di Imigrasi Jaktim, WNA Asal Suriah Divonis Dua Tahun Penjara

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Warga Negara Asing (WNA) asal Suriah, Malik Hafian, dengan hukuman dua tahun penjara. Terdakwa terbukti telah memalsukan dokumen keimigrasian untuk mengurus Exit Permit Only (EPO) di Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Majelis hakim membacakan surat putusan di depan terdakwa Malek Hafian dalam persidangan yang digelar pada Selasa (27/2/2024). “Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana umum menggunakan surat palsu,” kata Ketua Majelis Hakim Abdul Rofik dalam pembacaan vonis.

“Dan yang memberatkan terdakwa Malek Hafian memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak komparatif. Dan yang meringankan terdakwa Malek Hafian belum pernah dihukum dan sebagai kepala rumah tangga,” tambahnya.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa Malek Hafian dua tahun penjara dan dipotong tahanan selama masa penahanan terdakwa yang diajukan. Dan terdakwa tetap dalam tahanan.

Terkait putusan tersebut, Jaksa Penutut Umum (JPU) Ari Meilando mengatakan, pihaknya sangat mendukung dengan apa yang disampaikan majelis hakim. Karena selain tak beda jauh dengan tuntutan yang yang diajukan, untuk barang bukti seluruhnya sependapat dengan surat tuntutan. “Apalagi dalam tuntutan, JPU menuntut tiga tahun, dan ketika membacakan tuntutan sudah melakukan rencana tuntutan seusai dengan Kejari, kajati, atau Wakajati yang dituntutan itu turun tuntutan tiga tahun. Di mana dalam setiap minggunya semua tuntutan yang dilakukan dilaporkan dan semua ini merupakan hasil dari buah tangan Kejati,” ujar Ari.

Meski begitu, kata Ari, dari hasil putusan dua tahun tersebut pihaknya akan melakukan banding, karena terdakwa itu sendiri juga banding. Hal itu seusai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tahun 2019 tentang SOP Penanganan Perkara apabila ada salah satu banding, maka JPU wajib melakukan banding. “Untuk selanjutnya kami akan melaporkan vonis ini hingga ke tingkat Kejati dan Kejagung, di mana dalam hal ini direktur hubungan luar negeri, kami juga akan bersurat ke imigrasi,” ujar Ari.

Ari menambahkan, hikmah dari semua ini adalah asas teritorial KUHP terlaksana dengan baik, terlebih ini juga berlaku untuk WNA sekalipun. Namun yang disayangkan adalah perbuatan terdakwa merusak citra dari rekan kita, yaitu imigrasi. “Karena yang diajukan diduga hasil pemalsuan surat (ini masih diduga karena belum inkrah),” ungkapnya. (*/ifand)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *