oleh

Fungsi Pengawasan Itu Ada di Mana

POSKOTA.CO – Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Asuransi Jiwasraya sedang mengalami kemelut. Perusahaan gagal membayar polis JS Saving Plan milik nasabah hingga triliunan rupiah. Liabilitas perusahaan pun semakin membengkak.

Sebagai informasi, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ini diperkirakan mencapai Rp13,7 triliun. Namun angka tersebut masih bisa berubah seiring perkembangan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Bagaimana awal mula kasus ini dapat terjadi?

Menanggapi persoalan ini, JS Simatupang SH pengamat hukum dan advokat ini mengatakan, persoalan PT Asuransi Jiwasraya bila dilihat dari konteks hukumnya, kalau disebutkan ada pelanggaran oleh para penegak hukum, pasti, mayoritas mengatakan ada pelanggaran hukum di situ, baik secara pidana maupun perdata. Itu dulu kuncinya.

Menurutnya, ini yang harus dilakukan oleh penegak hukum, ketika penegakan hukum dilakukan transparan dan kewajiban pengecara negara khususnya membuktikan ini, karena ini aset negara di situ akan terkuak di mana bentuk pelanggaran yang terjadi.

“Jadi, hemat saya jangan dibias-biaskan dulu. Pelanggarannya sudah terjadi, pidana perdata. Sejak kapan? Itu dilakukan penyidikan. Saya kira Kejaksaan Agung sudah punya kartu truf untuk melakukan, bukan tingkat penyelidikan lagi, tapi penyidikan. Dan dibuka bahwa pelanggaran itu terjadi tahun berapa, bukan siapa oknumnya. Ini kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab itu nggak perlu sulit menjawabnya. Yang bertanggung jawab adalah pemegang saham, pelaksananya siapa. Ini yang harus diteliti oleh penegak hukum,” tegasnya kepada POSKOTA.co, Jumat (14/2/2020), di ruang kerjanya.

Secara spesifik di mata hukum, Simatupang berpandangan, Kejaksaan Agung dengan timnya sudah mempunyai style kerja, sehingga berani mengatakan di situ ada pelanggaran. Kalau sudah ada pelanggaran dilakukan penyidikan dan mungkin sampai kepada penuntutan, baru dipikirkan bagaimana menyelamatkan aset orang, bagaimana menyelamatkan hak orang, negara punya aset, itu pun harus diselamatkan di Jiwasraya.

“Tetapi, nasabah punya hak di situ, itu juga harus diselamatkan. Tugas negara menyelamatkan masyarakat. Tugas negara juga menyelamatkan dari pada aset masyarakat yang ada di setiap badan hukum. Bukan hanya di badan hukum negara, badan hukum swasta juga. Negara punya kewajiban untuk mengontrol itu,” katanya.

Di sisi lain Simatupang menjelaskan, bahwa fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kalau asuransi dengan bank, jelas kontrolnya ada di OJK. Nah kalau sekian lama ini terjadi manipulasi pekerjaan, manipulasi administratif ini juga kita bisa bertanya fungsi pengawasan itu ada di mana. Menurut dia, fungsi pengawasan untuk perbankan aset negara itu ada di kejaksaan sebagai penegak hukum. Ini perlu juga untuk di pertanyakan supaya arah kedepan itu lebih baik, bukan mencari-cari kesalahan.

“Saya kira Kejaksaann Agung bukan mencari kesalahan, menyelamatkan Jiwasraya. Mencari, melakukan suatu perlakuan penegakan hukum tanpa kecuali. Demi menyelamatkan aset negara dan menyelamatkan aset-aset masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri. Ini membias jadinya. Inikan ada konsumennya luar negeri, inikan membuka aib kita, kalau mereka membuat kepercayaan kepada perusahaan negara kita, itu pun tidak bisa berjalan dengan baik, alanglah naifnya ini negara. Alangkah naifnya para pejabat pejabat kita ini, ia termasuk kami para penegak hukum. Harus berfungsi mengontrol ini. UU Advokat itukan mengatakan bahwa advokat, kejaksaan, polisi itu semua penegak hukum ini harus sinergikan bersama saya kira,” tuturnya.

JS Simatupang melihat, peranan OJK itu pasti ada untuk mengawasi dengan baik dan bijak. Kita tidak menyugesti dulu apakah peranan itu berfungsi atau tidak. Silakan Kejaksaan Agung memeriksa. Kinerja OJK itu sangat profesional. Soal oknumnya ada yang tidak profesional sehingga fungsi pengawasan, tinggal penegak hukum bertanya, bahkan memeriksa berhak sejauh mana pengawasan OJK dilakukan dan itukan ada fungsi yang bukan per hari. Bukan per bulan, bukan per tahun. Banyak contoh-contoh yang memang sulit diutrakan ke publik sebelum kesimpulan dari pada tingkat penyidikan itu.

“Itulah fungsinya pengak hukum khususnya Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara fungsi dia adalah mengawasi, dan menyelamatkan. Fungsi penyelamatan ini yang perlu bukan soal menghukum orang. Menghukum orang itu sudah pasti, tapi menyelamnatkan itu yang paling penting buat penegak hukum,” pintanya.

Dari sisi penegakan hukum, Simatupang berpandangan, pertama, dari lihat tersangka-tersangka yang telah ditetapkan sekarang, jangan berhenti di tingkat level-level yang mungkin para penyidik itu tahu. Kedua, mungkin dibuka oleh para tersangka oleh penyidik itu ada sedikit membiaskan dalam arti kata positif dan negatif. Tapi Simatupang melihat penyidik itu punya kartu truf, dan dirinya yakin para tersangka ini pasti buka. Tinggal kemauan penyidik untuk melanjutkan yang dibukanya. Karena banyak rahasia pemeriksaan para tersangka yang tidak di publikasikan. Jadi bila kasus-kasus ini tidak terulang jangan berhenti hanya tingkat level eks saja. Itu harus ditarik ke belakang.

“Biasanya ada pelaku, ada turut membantu, ada yang menyuruh, ada sutradara, bahkan ada figur-figur tertentu penyidik saya kira tahu. Dan diminta secara transparan para tersangka membuka. Jadi, jangan mau jadi korban sendiri. Siapa pun itu di belakang. Kalau negara ini mau selamat untuk generasi muda, mari buka semuanya. Mau nanti hukum seperti apa, mari kita lihat nanti. Jadi, hukum itu harus selektif. Intinya menyelamatkan aset negara dan menyelamatkan asset masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Simatupang, bahwa tugas dan tanggung jawab dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menangani kasus ini. Sri Mulyani harus tampil sebagai saksi dan menyelamatkan aset negara. Dan menyelamatkan aset masyarakat. Karena kasus Jiwasaraya ini aliran dana yang tidak trasnparan dan salah mengambil keputusan.

“Saya kira Sri Mulyani harus betul-betul tegas membuka kasus ini. Sri Mulayani harus berkeberatan oleh oknum-oknum dari pada perusak jiwasraya tersebut,” imbuhnya.

Disisi lain, katanya, peranan Menteri BUMN tugas dan tanggung jawabnya bekerja cukup bagus, tetapi kegigihannya masih perlu didampingi oleh para senior untuk membongkar kalau memang ada kasus-kasus di seluruh aset negara, bahkan aset swasta yang memang harus dilindungi oleh negara Menteri BUMN Erick Tohir harus didampingi. Oleh para pejabat negara yang sudah senior. Jadi saling bersinergi. Erick Tohir sudah bisa melihat belajar dan memahami dalam beberapa hampir enam bulan menjadi menteri. Jadi katakan dengan benar kalau ada aib-aib dalam masalah ini, agar negara ini pun aman.

“Jadi intinya, pengakuan itu harus bagus bila ada para pejabat yang mengetahui kasus-kasus seperti ini. Bukan hanya membongkar aib saja, membongkar kebaikan orang juga harus dijalankan. Saya yakin di Jiwasaraya yang tidak impati untuk melakukan hal tersebut. Itu sebaiknya dibuka saja semua, bila mengetahui masalah ini. Dan nyatakan itu menjadi saksi juga. Saya yakin 99 persen Sri Mulyani berani membuka kasus-kasus aset negara. Semua harus hati-hati karena bila kasus ini tidak di bongkar ini akan menjadi citra buruk bagi dunia perbankan kita,” katanya.

Di akhir perbincangan JS Simatupang melihat, kinerja Presiden Joko Widodo dalam kasus ini, diakuinya, Jokowi sudah membuat kisi-kisi. Jokowi tokoh yang unik dan berani. Tinggal sekarang keberadaan beliau untuk berani dan tegas dalam kasus ini.

“Dia berani mengambil keputusan kepada para pejabat yang melakukan suatu pelanggaran pidana, inilah saling bersinergi para menteri yang di kabinetnya bisa mengakuisisi apa yang dalam kisi-kisi pemikiran Presiden Joko Widodo,” tutupnya. (parulian tambun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *