BOGOR — Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), menegaskan bahwa inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD merupakan bagian sah dari fungsi pengawasan legislatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kritik dari Beni Sitepu yang menyoroti sidak Komisi IV DPRD terhadap proyek pembangunan GOM Bogor Utara dan GOR Pajajaran.
STS menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks pengawasan, DPRD berwenang memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai ketentuan.
“Sidak merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD. Ini bukan tindakan di luar kewenangan, melainkan mandat langsung dari undang-undang,” ujar STS melalui rilis yang diterima wartawan media ini Kamis (3/4/2026) pagi.
Ia menambahkan, proyek pembangunan fasilitas olahraga di Kota Bogor menggunakan APBD yang dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, DPRD berkewajiban memastikan pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menyimpang.
Kritik Tidak Tepat Sasaran
STS menilai kritik yang disampaikan KPP Bogor Raya tidak fokus pada substansi pengawasan proyek. Ia menyayangkan adanya upaya mengaitkan sidak dengan isu lain seperti BPJS dan penahanan ijazah.
“Ketika sidak proyek justru dikaitkan dengan isu yang tidak relevan, ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap fungsi dan kewenangan DPRD,” katanya.
Menurutnya, kritik yang tidak berbasis pada konteks yang tepat berpotensi mengaburkan fungsi pengawasan yang justru penting dalam mencegah penyimpangan anggaran.
Sugeng juga meluruskan sejumlah isu yang disinggung dalam kritik tersebut.
Terkait penahanan ijazah, ia menjelaskan bahwa kewenangan pendidikan tingkat SMA berada di bawah pemerintah provinsi, bukan pemerintah kota maupun DPRD Kota Bogor.
Sementara itu, kebijakan BPJS merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan mekanisme tersendiri, sehingga tidak dapat secara langsung diintervensi oleh DPRD kota.
STS mendorong organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM, untuk berperan aktif dalam pengawasan pembangunan dengan cara yang lebih konstruktif.
Ia menekankan bahwa kritik seharusnya disampaikan berdasarkan data dan temuan lapangan, serta mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Jika ada dugaan pelanggaran administratif, bisa diperbaiki. Namun jika mengarah pada pidana, sebaiknya dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur,” tegasnya.
Ketua DPD PSI Kota Bogor ini menegaskan bahwa, pengawasan terhadap proyek pemerintah bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar pengawasan tersebut dilakukan dengan pemahaman yang utuh terhadap aturan dan kewenangan masing-masing pihak.
“Dengan demikian, fungsi kontrol sosial dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman publik,” tegasnya. (yopy/fs)







Komentar