JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara menerbitkan Purchase Order (PO) untuk 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang siap beroperasi penuh. Langkah strategis ini diambil untuk mengunci harga sembako bersubsidi sesuai harga resmi pemerintah sekaligus mengalirkan akses perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa potongan langsung ke benteng ekonomi warga di desa.
Kepastian tersebut ditegaskan oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo De Sousa Mota, usai menghadiri Penutupan Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 di Skadron Udara 17, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat pagi (31/7/2026).
Rebut Hak Rakyat: Barang Subsidi Bukan Milik Kartel!
Di hadapan awak media dan ribuan wisudawan bela negara, João membeberkan akar masalah yang selama ini membebani rakyat kecil. Komoditas bersubsidi yang dibiayai dari uang pajak rakyat kerap dikuasai atau dikooptasi oleh kelompok dan individu tertentu, sehingga warga terpaksa membeli di atas harga yang telah ditentukan pemerintah.
Melalui Koperasi Merah Putih, negara hadir untuk mengembalikan kedaulatan distribusi tersebut langsung ke tangan penerima manfaat.
”Barang-barang subsidi itu kan barang publik, tidak boleh dikuasai oleh kelompok dan individu. Koperasi Merah Putih akan menjadi instrumen pemerintah untuk memastikan barang subsidi—mulai dari gas melon, minyak, beras, hingga gula—bisa sampai langsung ke si penerima manfaat dengan harga resmi,” ujar João dengan lugas.
Ia juga mengajak masyarakat dan pemuda desa untuk bersikap kritis serta berani menjaga integritas harga di lapangan.
”Ke depan ini harusnya ada orang jual gas melon lebih dari Rp16.000, harus kita pertanyakan. Ini kan barang subsidi, kenapa kamu jual lebih mahal daripada harganya?” tegasnya.
Bensin Ekonomi Desa: KUR dan Layanan Himbara Tanpa Potongan
Tak hanya mengamankan pasokan pangan dan kebutuhan pokok, Agrinas menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai pusat inklusi keuangan di pelosok Nusantara. Agrinas menggandeng bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menempatkan mesin Electronic Data Capture (EDC) serta menempatkan personel perbankan langsung di lokasi koperasi.
Langkah ini membuka sumbatan distribusi dana KUR dan bantuan finansial yang selama ini sulit dijangkau warga desa.
”Dulu masyarakat tidak punya akses kepada finansial yang murah. Dengan adanya koperasi, hadir jaringan untuk mendistribusikan KUR langsung dari pemerintah pusat ke daerah tanpa ada potongan sama sekali. Ini jadi ‘bensin’ dan energi untuk menggerakkan roda ekonomi desa,” terang João.
Semangat Gotong Royong dan SDM Unggul Penggerak Koperasi
Menanggapi tantangan keandalan rantai pasok (supply chain) Koperasi Merah Putih dibanding raksasa ritel modern, João meresponsnya dengan kejujuran yang optimistis. Keunggulan utama sistem ini terletak pada pelibatan kolektif-kolegial warga desa.
”Maka kita ini kan ibaratnya bayi yang baru merangkak, tapi tentu kita terus memperbaiki sistem. Jaringan keterlibatan kolektif-kolegial masyarakat desa itu semua terlibat sebagai pengawas, pemilik, dan juga penerima manfaatnya,” jelasnya.
Penerbitan PO untuk 10.000 koperasi ini melengkapi 1.061 unit yang sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Secara keseluruhan, per hari ini tercatat:
- 18.672 unit fisik KDKMP telah selesai dibangun.
- 3.558 unit dalam tahap penyelesaian konstruksi.
- 1.021 unit sudah mulai beroperasi aktif.
Operasional koperasi tersebut disiapkan untuk dikawal oleh 33.785 lulusan SPPI 2026—terdiri atas 28.626 manajer KDKMP dan 5.159 manajer Koperasi Kelurahan/Nelayan—yang telah digembleng fisik, mental bela negara, dan manajemen perkoperasian oleh Kementerian Pertahanan.
”Melihat kedisiplinan dan kualitas SDM yang disiapkan Kemhan, saya sangat optimis. Ini membuat tugas Agrinas dalam mengoperasikan koperasi di seluruh Indonesia menjadi jauh lebih ringan,” tutup João seraya melempar senyum mantap. (aga/fs)
Komentar