POSKOTA.CO – Memasuki tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lamongan Jawa Timur akan bertranformasi menuju digital. Salah satunya dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Lamongan berbasis digital. Pencanangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan inovasi dan model kreatif agar lebih efektif dijangkau masyarakat. Selain itu juga untuk mewujudkan ‘good government’ menghadapi ‘distruption era’.
Berperan menjadi etalase tata kelola pemerintahan, MPP digital akan meng-upgrade layanannya dari ‘one stop service’ menjadi ‘nonstop service’.
“Kita perlu melakukan transformasi untuk mencapai kualitas terbaik dan memberikan pelayanan mudah kepada masyarakat. MPP digital memberikan layanan ‘nonstop service’ yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah,” tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam sambutannya pada kegiatan “Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Transformasi Layanan Menuju MPP Digital 2023”, Rabu (4/1/2023), di Aula Gadjah Mada Pemkab Lantai 7.
Bahkan pelayanan publik dicantumkan pada program prioritas Lamongan yakni 100 persen pelayanan publik berkualias. Meski mengalami penurunan pada penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tahun 2022 yakni sebesar 76 persen dari angka 83,16 persen, Lamongan terus berupaya melakukan perbaikan standar operasional prosedure dan standar pelayanan lada seluruh unit pelayanan di Kabupaten Lamongan mulai dari puskesmas sampai badan/dinas penyelenggara pelayanan publik melalui evaluasi-evaluasi.
“Di MPP terdapat 34 konter layanan. Namun hanya 20 yang aktif, 14 yang tidak aktif tersebut karena adanya integrasi secara elektronik sehingga tidak perlu tatap muka lagi. Kami akan terus melakukan evaluasi,” ungkap Asisten Administrasi Umum Lamongan Mugito.
Sistem elektronik atau digital sudah sebagian berjalan di MPP Lamongan, seperti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan dua inovasi yakni Digital Signature dan Sistem Pelayanan Perizinan Online dan Mandiri (Sippoma). Digital signature digunakan untuk melakukan proses perizinan penandatanganannya dilakukan secara digital. Jadi dapat menandatangani berkas di mana saja.
Dalam bidang Pendidikan, Perpusda meluncurkan i-Lamongan yang menyajikan perpustakaan digital Lamongan sehingga bisa membaca buku di rumah saja. Adapun layanan elektronik Sego Boran (Sarana Elektronik Gratis Berkas Online Administrasi Kependudukan) yang merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang menjamin kemudahan dalam mengurus dokumen, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, dan akta kematian serta aktivasi data.
Pada Dinas Lingkungan Hidup membangun terobosan bernama ‘Onlimo’ untuk memantau kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online yang ditempatkan di Desa Parengan Kecamatan Maduran, juga Aplikasi Sipola (Smart Identification Pohon Lamongan) sebagai upaya menjaga keanekaragaman hayati di Kabupaten Lamongan.
Dituturkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Set Wapres RI sekaligus Dosen Universitas Brawijaya Malang Fadilla Putra bahwa MPP digital ini sangat mudah dianalisis dengan ciri tidak adanya antrian secara fisik di instansi atau badan pelayanan daerah.
“MPP digital itu tidak ada lagi antrian fisik, baik dari puskesmas atau instansi lainnya. Karena dari pendaftaran sudah berbasis elektronik, jadi masyarakat mengetahui mereka berangkat jam berapa, mendapat antrian berapa, dan akan dilayani jam berapa,” tuturnya. saat menjadi pemateri. (*/nurqomar)
Komentar