oleh

Umi Zahrok Mendukung Pelaksanaan ‘Protokol Kesehatan’ secara Serentak dan Masif

POSKOTA.CO – Hari ini, Selasa (21 April 2020) Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dalam rangka peninjauan lapangan dan monitoring kesiapsiagaan desa dalam antisipasi pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona/Covid 19 ke satgas covid desa condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor ; 090/490/050/2020. Tertanggal, 20/04/2020.

Umi Zahrok anggota komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang ikut dalam kunjungan tersebut merasa optimis bahwa Covid-19 akan bisa di tekan penyebarannya bila Pemerintah, Ormas Keagamaan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat bersama-sama melaksanakan “ Protokol Kesehatan ” secara Serentak, agresif dan massif “ baik sosialisasinya maupun pelaksanaannya.

Apa yang telah di serukan Pemerintah dalam rangka memutus penyebaran pandemi Covid-19 seperti PSBB dan tidak dianjurkan untuk mudik ( tidak boleh mudik ) ini sifatnya darurat dan berlaku sementara.

Kenapa ada PSBB dan Tidak boleh mudik…!

Menurut Umi, penyebaran pandemi covid-19 ini penularannya lewat manusia / antar manusia, bila tidak ada pencegahan terhadap aktifitas /lalulintas manusia di luar rumah dikhawatirkan semakin massif penularannya. InsyaAllah bila betul-betul terhenti aktifitas manusia di luar rumah kemungkinan besar penularannya juga berhenti, toh ini cuman sementara, tegas umi.

Umi Zahrok berharap agar semua pihak dan masyarakat dengan kesadaran sendiri melakukan “ Protokol Kesehatan “ secara serentak, agresif dan masif.

Kepala Desa Condro Bapak Supirno SSos dihadapan anggota DPRD Komisi E menyampaikan bahwa dalam rangka siaga Covid 19, telah membentuk Tim Gugus tugas sbagai Ketua tim Kepala Desa beserta BPD, Kader desa (sebagai anggota).

Supirno juga telah mengalokasikan dana desa untuk “ Desa Tanggap Covid-19 “ sebagaimana giat para relawan dengan penyemprotan rumah-rumah dengan disinfektan dan rangkain kegiatan lainnya untuk memutus rantai penularan covid-19.

Ditambahkan Supirno, Masalah Masker sudah tersedia 1.500, bila ada pendatang dari zona merah maka harus lapor ke aparat desa kemudian diedukasi lalu diajak ke Puskesmas, termasuk bagi pemudik.

Ada juga bantuan Dinsos bagi yang terdampak musibah covid-19, diantaranya para janda, lansia, atau karena kena PHK. Tambah Supirno.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *