oleh

Soal Dugaan Gratifikasi PDAM Sinjai Belum Ada Kejelasan

POSKOTA.CO– Rapat Dengar Pendapat (RDP) dugaan permintaan fee 10% dan dugaan penerimaan uang sebanyak Rp 20 juta oleh Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa kepada mantan Direktur PDAM Sinjai Suratman, sedang berlangsung di gedung DPRD kabupaten Sinjai, Senin (31/5/2021).

Rapat tersebut diikuti oleh ketua DPRD Lukman H Arsal, wakil ketua I Muhammad Sabir dan wakil ketua II Mapahakam, dan beberapa anggota DPRD Sinjai, Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai Drs Akbar Mukmin, inspektur Inspektorat Sinjai Andi Adeha Syamsuri.

Menurut Sekda Sinjai, Akbar Mukmin, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Suratman
selaku direktur itu sah, ketika ada yang mengatakan bahwa SK Suratman itu tidak sah berarti mereka keliru.

Lanjut Akbar, ia meminta kepada inspektur inspektorat agar jangan setengah-tengah membaca aturan sebelum mengatakan bahwa SK Suratman tidak sah.

“Pengangkatan Suratman selaku direktur PDAM perioede ke II itu sah karena jelas dalam aturan, jadi ketika ada yang mengatakan bahwa SK Suratman selaku direktur PDAM priode ke II itu tidak sah maka mereka keliru” jelasnya.

Sementara pembawa aspirasi, ketua KATIK Sinjai, Muhammad Sabir, mempertegas kepada Inspektur Inspektorat agar segera memperlihatkan bukti laporan ke KPK karena dalam bentuk pelaporan ke KPK itu pasti ada tanda bukti pelaporan yang kita pegang selaku pelapor.

“Ketika inspektur Inspektorat betul sudah melaporkan ke KPK terkait dugaan dugaan gratifikasi tersebut maka saya meminta bukti laporannya, karena setiap pelaporan ke KPK itu pasti ada bukti minimal bukti registrasi laporan, itu yang perlu diperlihatkan pak Inspektur sebagai pelapor ke KPK terkait adanya dugaan gratifikasi sebanyak Rp 20 juta,” tegas Sabir.

Sementara Inspektur Inspektorat, belum memberikan jawaban ditengah Rapat Dengar Pendapat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, bagian hukum Pemda Sinjai mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada keputusan yang menyebut SK mantan Direktur PDAM Sinjai Suratman sah atau tidak.

“Penerbitan SK Suratman di periode ke II itu belum ada kajian hukumnya sah atau tidaknya,” singkatnya.

Diketahui, RDP sementara berlangsung di Gedung DPRD Sinjai. (jum/fs)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *