oleh

Mantan Bupati Bogor Kembali ‘Digarap’ KPK

POSKOTA. CO – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin kembali `digarap` Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rachmat Yasin kembali diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan status tersangka.

RY biasa Rachmat Yasin di panggil kembali berurusan dengan lembaga antirasuah ink setelah keluar dari penjara Sukamiskin, Bandung dalam kasus korupsi.

“RY diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Bupati Bogor,” ujar Plt Juru BicaraKPK Ali Fikri kepada wartawan.

RY diketahui memanfaatkan jabatannya dengan mengumpulkan uang dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemkab Bogor. Tidak hanya itu, ia juga memiliki lahan seluas 20 Ha diwilayah Jonggol, Kabupaten Bogor.

Dalam penyidikan kasus itu, RY diketahui telah mengembalikan uang senilai Rp8,9 miliar ke KPK.

Suami dari Elly Rachmat Yasin, anggota DPR RI dari PPP ini, telah diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (17/7/2020) untuk mendalami perihal pengembalian uang tersebut.

KPK juga pada Senin (10/8/2020) menggeledah Kantor Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Dari kantor kecamatan, petugas membawa sejumlah dokumen tanah/letter C untuk diperiksa.

Sebelumnya, penyidik KPK telah mengumumkan dan menetapkan RY sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang kedua kalinya pada hari Kamis 25 Juni 2019.

Dalam kasus suap, RY diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

Selain itu, kakak kandung Bupati Bogor aktif saat ini yakni Ade Yasin, juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor.

RY juga memperoleh gratifikasi mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak dilaporkan RY ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Untuk penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 Ha, RY sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Pemilik tanah tersebut hendak membangun pesantren di tanah tersebut.

“Pada tahun 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 Ha, yang terletak di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ingin mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri.

“Untuk itu, pemilik tanah berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektar agar pembangunan pesantren terealisasi,” jelas Ali Fikri kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, RY baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.

Saat itu ia divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.

Atas perbuatan terbarunya, RY disangkakan melanggar pasal 12huruf f dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsijuncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (yopi/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *