oleh

Saat Gelar Vaksin Warga Berdesakan, Dinkes Lampung Langgar Prokes

POSKOTA.CO – Karena kurang persiapan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung langgar protokol kesehatan (Prokes) saat menggelar kegiatan vaksinasi Covid-19 di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Jl. Dr. Soesilo Pahoman, Bandar Lampung, pada Sabtu (3/7) pagi.

Akibat kurangnya persiapan, masyarakat yang ingin divaksin berkerumun dan berdesak-desakan di halaman depan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, sehingga membuat kemacetan di sepanjang jalan di depan Kantor Dinkes Provinsi Lampung.

Salah satu masyarakat yang ingin divaksin, Ani (36), terpaksa harus kembali lantaran menyerah karena harus berdesak-desakan, “Padahal saya udah datang dari pagi,” ujarnya seraya berlalu meninggalkan lokasi.

Diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjelaskan, tentang konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar protokol kesehatan (prokes).

Menurutnya, ada beragam sanksi yang sudah diatur sebagaimana ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, hingga Instruksi Mendagri yang saat ini tengah disusun.

“Tetap digunakan UU yang ada, misal UU yang terkait dengan masalah penegakan prokes pandemi itu adalah UU Kekarantinaan Kesehatan, kemudian UU Wabah Penyakit Menular, semua ada sanksi pidana. Di antaranya kalau terjadi kerumunan besar yang tidak sesuai prokes sehingga terjadi penularan, itu dapat dikenakan pidana,bahkan pidananya cukup lama,” ujar Tito dalam jumpa pers secara virtual, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021.

Lebih lanjut, Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100 juta.

Kemudian dalam UU Wabah Penyakit Menular ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggar prokes termuat dalam Pasal 14 yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

2. 2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

3. 3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. (Koesma/bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *