POSKOTA.CO – Praktisi hukum Suhartawan Hutapea SH, advokat/penasihat hukum yang vokal dari kantor hukum IMS & Associate menanggapi tentang pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A Provinsi Banten.
Suhartawan SH yang juga ketua LBH menyayangkan pelayanan PN Serang Kelas 1A kurang memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.
“Saya kecewa dengan pelayanan PN Serang Kelas 1A, karena permohonan Eksekusi atas putusan Kasasi Nomor 984K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 15 November 2020, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” kata Suhartawan kepada pewarta di Pengadilan Serang, pada Senin (29/3/2021).
Kekecewaan Suhartawan mengungkapkan unek-uneknya kepada tim pengawas dari Pengadilan Tinggi Banten secara kebetulan sidak di Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A.
Suhartawan mengatakan, permohonan kasasi atas putusan perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang No 38/Pdt.sus-PHI/2019/PN.Srg, tertanggal 26 Juni 2019 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 984k/Pdt.sus-PHI/2019, tertanggal 15 November 2019.
“Permohonan kami ini untuk memperjuangkan hak mantan karyawan/buruh yang sekarang kehidupannya di bawah rata-rata, buat makan aja susah sedangkan duit ditahan di sini (PN Serang-red) cuma gara-gara dari pihak PN belum menindaklanjuti permohonan eksekusi kami,” ujar Suhartawan.
Permohonan eksekusi pada 24 November 2020, lanjut Suhartawan, setiap di-follow-up terkait permohonan eksekusi, pihak Pengadilan Negeri Serang selalu menanggapi tidak memuaskan.
“Kita lawyer saja seperti dibodoh-bodohin, bagaimana masyarakat yang tidak paham hukum. Apakah ini dinamakan pengadilan sehat?” ungkap Suharwatawan.
“Tadi di loket PTSP sempat nada keras. Kenapa? Karena itu bentuk kekecewaan saya terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang sangat tidak memuaskan dan mengecewakan,” tegasnya.
Suhartawan mengkritik tentang pelayanan nomor kontak center Pengadilan Serang Kelas 1A. “Untuk call center tercantum di web minimal diisi orangnya, karena menelepon nomor tersebut bukan gratis, setiap ditelepon kadang tidak diangkat, setiap diangkat dilempar ke sana-ke sini tidak ada jawaban memuaskan,” terang Suhartawan.
“Kalau memang belum siap call center online mending ditiadakan saja, bilang saja ditulis manual, jadi pelayanan langsung. Buat apa diterapkan begitu yang ada masyarakat jadi rugi tertutama kami selaku pengacara pencari keadilan,” pungkas Suhartawan. (ftr)
Komentar