JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi (PPKUKM) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Ibu Kota.
Kegiatan yang berlangsung di HotelSwiss-Bellin Kemayoran, Jakarta Pusat, ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP serta Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah kepada Kementerian Koperasi RI.
Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi RI sebagai upaya menyamakan pemahaman terkait regulasi terbaru dalam penyelenggaraan KDKMP. Poembahasan juga difokuskan pada persiapan serah terima gerai KKMP serta penempatan dan tata kelola manajer koperasi.
Agenda ini menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, serta PT Agrinas Pangan Nusantara. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperjelas mekanisme serah terima gerai dan pengelolaan koperasi agar operasionalisasinya berjalan optimal.
Dalam kegiatan ini, masing-masing satuan tugas (satgas) tingkat kota dan kabupaten juga menyampaikan perkembangan operasionalisasi KKMP di wilayahnya, termasuk progres, kendala, serta berbagai isu yang memerlukan koordinasi dan tindak lanjut bersama. Penyampaian informasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi tantangan sekaligus merumuskan solusi konkret terhadap percepatan pengoperasian gerai koperasi di wilayah DKI Jakarta.
Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, pembangunan KKMP merupakan program strategis nasional yang ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KKMP, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembangunan Fisik Gerai dan Kelengkapan, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KKMP.
Ia mengapresiasi capaian pembentukan kelembagaan KKMP yang telah mencapai 100 persen di 267 kelurahan di Jakarta. “Selain pembentukan kelembagaan, sejumlah capaian positif juga terlihat dari peningkatan operasionalisasi gerai, pergerakan transaksi ekonomi melalui SIMKOPDES, hingga penguatan integrasi data pendampingan dan kemitraan strategis,” kata Ratu, Selasa (10/11).
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program strategis nasional, menjadikan KKMP sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. (jo)
Komentar