KUNINGAN – Sengketa Lahan Tanah Kas Desa (TKD) yang diakui milik Desa Cibingbin, Kuningan, Jawa Barat, berlokasi di wilayah Desa Sukamaju, terus berbuntut. Selain perkara itu sekarang telah menggelinding di atas meja penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, keberadaan perumahan kavling yang diduga berdiri di sekitar zona sengketa, terancam disegel oleh pemerintah daerah (pemda).
Hal tersebut diungkapkan salah seorang warga Desa Sukamaju, Cibingbin, yang meminta identitasnya tidak disebut, saat bertemu POSKOTAONLINE.COM, di salah satu tempat, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, jika menilik terhadap salah satu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat Pasal 26 yang mengatur tentang pembangunan perumahan. Secara rinci di dalam pasal 26 disebutkan, bangunan perumahan tunggal, deret, dapat berdiri di atas lahan milik, kemudian di atas lahan hak guna bangunan pada tanah negara dan atau di atas lahan hak sewa milik negara.
Disebutkan warga ini, sehubungan rumah kavling yang berlokasi di samping SDN 2 Sukamaju itu diduga dibangun di atas lahan yang tidak jelas status hukumnya sampai sekarang dan saat ini dalam penanganan proses hukum, tentu saja sangat terbuka kemungkinan perumahan kavling tersebut dapat disegel Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
“Terkait ada Perda Kuningan Nomor 02/2024 diatur dalam Pasal 26 tentang lahan yang dapat digunakan untuk perumahan, tidak menutup kemungkinan Satpol PP Kabupaten Kuningan dengan kewenangan yang dimilikinya melakukan penyegelan sementara,” ujarnya.
Terpisah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Kepala Satpol PP Dr. H.M. Budi Alimudin, M.Si., M.H., mengemukakan, akan melakukan kajian terlebih dulu masuk dalam kewenangannya atau tidak. “Kewenangan kami (Satpol PP-red) adalah dalam penegakan perda dan perkada,” jawabnya melalui pesan chat WA. (*/cep)
Komentar