POSKOTA.CO – Bikin gaduh, masyarakat dan pedagang pasar Loak Pasar Poncol, Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Paguyuban forum RW dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Bungur dan Pedagang Kaki 5 Pasar Loak Poncol menolak pemilihan koordinator pedagang yang digelar Suku Dinas (Sudin) Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menegah (PPKUKM) Jakarta Pusat.
Rencananya, pemilihan pendaftaran bakal calon pemilihan koordinator pedagang pada, Senin (11/1/2021) mendatang di kantor Kecamatan Senen, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat dikhawatirkan menimbulkan cluster baru pandemi Covid 19.
Dengan adanya pemilihan ini, berbagai penolakan pembatalan dilontarkan karena banyak kesalahan dan menyalahi aturan serta intervensi birokrat maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Melalui keterangan pers, Paguyuban forum RW dan LMK Kelurahan Bungur yang diwakili, Eky Idam menegaskan, penolakan berdasarkan Nota Dinas (Nodin) pada tanggal 28 Agustus 2020 Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat dan tanggal 7 Desember 2020 tentang penugasan Kelompok pedagang.
“Semuanya jadi gaduh gara-gara ada pemilihan ini karena ada intervensi birokrat Kadis PPKUKM dan juga anggota dewan karena tidak indenpenden Kadis Plt sehingga Kasudin mendapat tekanan dari mereka. Padahal keadaan di Pasar Loak Poncol yang menjadi icon Jakarta Pusat kondisi nya kondusif dan aman di wilayah,” ungkap Eky didampingi para Ketua RW dan LMK saat keterangan Pers di Pasar Loak Poncol, Jalan Kalibaru Timur Raya, Bungur, Senen, Jumat (8/1/2021)
Rencananya, paguyuban RW dan LMK Kelurahan Bungur akan mengirim surat ke Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan untuk membatalkan pemilihan koordinator pedagang Pasar Loak Poncol pada tanggal 11 Desember 2021 mendatang untuk menstop pemilihan dan persiapannya karena selain mengundang kerumunan dan menyalahi aturan serta menimbulkan cluster baru pandemi Covid 19.
“Tolong dihentikan permainan ini jangan bikin gaduh pedagang Pasar Loak Poncol yang sudah kondusif dan aman. Seharusnya pemerintah dari atas tidak menekan yang dibawah, terbalik. Seharusnya aspirasi kami kepanjangan tangan Pemerintah kenapa tidak didengar,” ungkap Eky didampingi Ketua LMK Kelurahan Bungur.
Hal senada juga dikatakan, Ketua RW 010, Dhony Wendra menambahkan, mencermati ada intervensi Plt Kadis PPKUKM tentang pemilihan koordinator pedagang. Pihaknya akan mengadukan masalah ini ke Presiden RI Joko Widodo dan Mendagri.
Menurutnya, birokrat ini sangat merusak tatanan karena langkah-langkah kecerobohan dan sangat tidak mengandung kekeluargaan dan edukatif. “Jangan sampai ini dijadikan unsur politisasi karena keadaan pasar Loak Poncol ini sudah aman, nyaman dan baik. Jangan ganggu pedagang karena wilayah akan marah,” tandasnya.
Sementara itu, H. Muhib, pedagang Pasar Loak mengaku, menolak dan tidak setuju ada pemilihan koordinator pedagang karena keadaan pasar poncol sudah aman dan nyaman. “Kami tidak menginginkan adanya pemilihan koordinator pedagang karena saat ini sudah aman, nyaman. Kami pedagang kecil jangan disusahin lagi mencari rejeki di sini. Karena berdasarkan surat Kasudin PPKUKM Jakpus yang menugaskan ibu Liliana sebagai ketua kelompok Pedagang JP 37-38 Poncol dengan dukungan 75 persen dari humas dan pedagang JP Poncol serta pernyataan dukungan RW dan LMK Kelurahan Bungur,” pungkasnya.
Di tempat terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Sri Haryati saat ditanya tentang pemilihan koordinator pedagang Pasar Loak Poncol Lokasi Sementara (Loksem) JP melalui ponsel belum mengetahui soal pemilihan tersebut. “Belum tahu saya,” singkatnya. (van/sir)
Komentar