oleh

Pemkab Bogor dan Cianjur Diminta Cari Solusi Realisasikan Proyek Jalan Puncak II

POSKOTA.CO – Pemberitaan sejumlah media massa terkait tertundanya proyek pembangunan jalan Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II yang batal terealisasi tahun 2022 seperti yang disebut Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, ditanggapi Iskandar Sitorus, ketua Koperasi Bogoh Bumi Sunda (BBS).

Menurut Iskandar, terkendala biaya apalagi di masa pandemi Covid-19 memang ideal untuk dicari solusi. Maka itu, ide Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, agar para pemilik lahan untuk bergotong-royong membangun jalan adalah salah satu solusinya.

Atas berbagai pertimbangan demi terwujudnya proyek strategis nasional ini, Koperasi BBS mengajukan inisiasi pembukaan jalan Poros Tengah Timur (PTT).

Iskandar menjelaskan, walau terkendala biaya pembangunan jalan PTT, sebaiknya direalisasi dengan teknik gotong-royong yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Tentu ada beberapa upaya lain, seperti sinergi Pemkab Bogor dan Pemkab Cianjur untuk mewujudkan apa yang dikemukakan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Jakarta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hari Suko Setiono terkait review analisis dampak lingkungan. Walau publik juga tahu bahwa review amdal bagi pemerintah pusat juga tidak jadi faktor penghalang, itu terlihat saat dimulainya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Intinya, tidak fatal sebab sudah ada ‘jurispundensi’ yang dilakoni oleh pemerintah pusat,” kata Iskandar Kamis (10/6/2021).

Jika poin gotong-royong dari para pemilik tanah dan realisasi kontribusi dua pemkab untuk review amdal bisa terwujud, Iskandar yakin, jalan PTT sepanjang 51,2 km dengan lebar jalan mencapai 30 meter yang membentang sepanjang tugu depan Sirkuit Sentul, Bogor sebagai titik nol dan berakhir di Kota Bunga Cipanas, Kabupaten Cianjur yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat di dua wilayah itu, akan terwujud.

“Dua Pemkab (Bogor dan Cianjur-red) idealnya bisa mengerjakan jalan itu dengan pelibatan publik asal sesuai aturan. Apalagi jika itu dilakukan dengan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Karena masyarakat Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur sudah sempat memiliki harapan akan terealisasinya akses PTT ketika kunjungan kerja anggota Komisi V DPR RI dengan menyebut mendukung Jalur Puncak II masuk Program Strategis Nasional pada Kamis 18 Maret 2021 lalu,” ujar pengusaha pertambangan ini.

Direktur LBH Kesehatan Iskandar Sitorus meminta, Pemkab Bogor dan Cianjur agar seluruh pemangku kepentingan dengan senang hati memberikan kontribusinya. Minimal didapat kontribusi sukarela sampai pada kondisi pembentukan jalan dan drainase. Bila dua pemkab itu bisa menerapkan teknik pelibatan dari rakyat secara masif, maka bukan tidak mungkin jalan itu akan bisa diwujudkan sampai pada level pengerasan.

“Publik di Bogor khususnya dan Cianjur umumnya sudah paham bahwa jalur ini tidak hanya untuk mengurai kemacetan di Kawasan Wisata Puncak, tapi juga berdampak positif bagi wilayah Bogor, Cianjur, Karawang dan Bekasi. Ini ada tiga provinsi yang menikmati keuntungan dari proyek strategis ini,” bebernya.

Untuk itu, Iskandar menyarankan, Bupati Bogor dan Cianjur sebaiknya mulai mendiskusikan teknik pelibatan seluruh pemangku kepentingan dengan tetap bersandar pada ketentuan perundang-undangan, agar jalan PTT bisa berfase demi fase terwujud.

“Toh situasi pandemi ini akan berlalu, sehingga dana pemerintah pusat diharapkan akan menjadi penyempurna terwujudnya jalan PTT seperti yang diharapkan publik,” urainya.

Iskandar meminta, Bupati Bogor Ade Yasin dan Bupati Cianjur Herman Suherman menyikapi kondisi ini dengan cerdas dan bijaksana, jangan malah patah semangat.

“Terus saja berpikir dan bekerja untuk rakyat. Waktu akan memberikan catatan tentang baik atau buruk sesuatu ide yang diniatkan terhadap orang banyak,” tegas Iskandar Sitorus, ketua Koperasi Bogoh Bumi Sunda. (yopi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *