JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Teguh Setyabudi mengatakan Pemprov sudah mengajukan tambahan kuota pasokan gas LPG 3 Kg ke Dirjen Migas. Untuk warga diminta tidak perlu panik atau menimbun gas melon karena ketersediaannya berangsur normal lagi.
“Warga tidak perlu ‘panic buying’ lagi yang justru menambah keruh suasana. Kami sudah mengajukan penambahan kuota untuk menutupi pengurangan yang terjadi sebelumnya,” kata Teguh usai meninjau pangkalan gas LPG bersubsidi di Jalan Bhakti, RT 05/09, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga. “Semoga tidak lagi terjadi kelangkaan gas melon,” harap Teguh. Dalam tinjauan tersebut, turut hadir Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Suharini Eliawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi), Hari Nugroho, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah (PPKUKM), Ratu Elisabeth Rante Allo, dan lainnya.
Teguh mengungkapkan dirinya telah mengintruksikan jajarannya untuk terus mengecek ketersediaan stok di pasaran. “Pemprov Jakarta juga sudah mengajukan kuota gas LPG 3 Kg pada tahun 2025 berdasarkan data hasil pemakaian selama tahun sebelumnya ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas). Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji bersubsidi berdasarkan Pergub Nomor 4/2025, harga jual di lima wilayah kota ditetapkan sebesar Rp 16.000 per tabung. Sementara harga jual di Kepulauan Seribu antara Rp 18.500 hingga 19.500,” paparnya.
Plt Askesra DKI Jakarta, Suharini Eliawati menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi ulang dengan pemerintah pusat untuk membahas kuota tabung gas elpiji bersubsidi serta usulan HET yang berlaku di Jakarta yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitar. “Alhamdulilah, monitoring di pangkalan ada papan informasi dijual sebesar Rp 16.000 per tabung. Kami juga mengimbau warga Jakarta tidak terjadi panic buying lagi,” tuturnya.
Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho menambahkan, pihaknya sudah mengajukan nota Dinas ke Dirjen Migas untuk menambah kuota yang sebelumnya berkurang sekitar lima persen. “Kuota lima persen yang dikurangi itu setara dengan 433 metrik ton. Jumlah ini cukup besar sehingga mengakibatkan kelangkaan barang. Semoga hal ini tidak terulang lagi,” tandasnya.
Sejumlah pengguna gas melon yang rata-rata merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengaku biasa beli gas tersebut seharga Rp 22 ribu per tabung. “Kami biasa beli lewat pengecer dengan harga lebih dari HET. Kalau belinya di pangkalan, termasuk SPBU harganya Rp 16 ribu. Kami tidak terlalu mempermasalahkan harga yang sedikit beda, yang penting barangnya ada,” kata Sumarno, pedagang gorengan di Kemayoran, Jakarta Pusat. (jo)
Komentar