oleh

Mafia Tanah Gandakan Sertifikat di Kantor BPN

POSKOTA. CO – Penerbitan sertifikat ganda dilahan yang sama diakui merupakan kerja mafia tanah. Bahkan lahan yang menjadi aset Pemkab Bogor juga mengalami hal yang sama. Untuk Kabupaten Bogor, ada beberapa kecamatan yang lahanya bermasalah karena adanya sertifikat ganda. 

Keberadaan mafia tanah hingga munculnya sertifikat ganda diakui Tim Satgas Mafia Tanah Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto.

Kepada wartawan, Eko mengaku oknum mafia tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor tak hanya menerbitkan sertifikat ganda di lahan masyarakat saja, namun lahan yang merupakan aset Pemkab Bogor juga dilakukan hal sama.

Eko yang juga Kabid Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor menuturkan, salah satu lahan yang merupakan aset Pemkab Bogor yang jadi sasaran ulah oknum mafia tanah tersebut terletak di Kecamatan Jasinga.

“Lokasi aset Pemkab Bogor yang bersertifikat hak pakai, kini ada lebih dari 20 sertifikat hak milik yang kembali terbitkan oleh oknum mafia tanah di BPN Kabupaten Bogor. Jadi ada sertifikat ganda dilahan yang sama. Luas aset Pemda ada 19 Ha. Ini kerja mafia,”kata Eko kepada wartawan kemarin. 

Agar tidak banyak lagi masyarakat menjadi korban, tim Satgas mafia tanah bekerja sama dengan kepolisian Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri Cibinong untuk mencari solusi dari persoalan tersebut.

“Kita sedang mencari formulasi penanganan masalah sertifikat ganda di dalam satu bidang tanah. Lahan negara saja mafia bisa terbitkan NIB (Nomor Induk Bidang) baru,” paparnya.

Berdasarkan data, maka tim satgas meminta pemblokiran atau pembatalan terkait NIB baru atas tanah yang luasnya sekitar 11 hektare berlokasi di Kecamatan Jasinga.

“Kami sudah lapor ke kementerian Dalam Negeri dan kementerian ATR/BPN RI. Harapan kami, pak Hadi selaku Menteri 
ATR/BPN itu bisa memperbaiki dan menindak mafia tanah ini,” katanya. 

Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) menagatakan, tidak dibenarkan bila didalam satu objek lahan, bisa terbit dua sertifikat dengan dua pemilik berbeda.

Iwan Setiawan, Plt Bupati Bogor menegaskan, masyarakat yang merasa menjadi korban mafia tanah, bisa melaporkannya kepada Satgas mafia tanah atau DPKPP Kabupaten Bogor.

“Laporkan saja jika masyarakat merasa menjadi korban. Nanti Satgas Mafia Tanah Kabupaten Bogor dan kantor ATR/BPN selesaikan. Kalau tidak lapor kita tidak tahu,” ujar Iwan sambil meminta Satgas Mafia untuk menangkap mafia tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor. (yopi) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.