oleh

KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Keterlibatan Bupati Karimun dalam Kasus RAPBN

POSKOTA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengusut keterlibatan Bupati Kabupaten Karimun Aunur Rafiq, dalam kasus dugaan korupsi terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Dugaan keterlibatan Aunur mencuat setelah adanya laporan dari Aliansi Masyarakat Karimun Antikorupsi (Makanko) pada 22 Desember 2020 lalu.

“Terkait laporan pengaduan tersebut setelah kami cek benar telah diterima KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2021).

Aunur Rafiq diduga terlibat ‘cawe-cawe’ dalam kasus yang menjerat Yaya Purnomo selaku mantan kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Terlebih, Aunur Rafiq sempat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan tersebut,” ujar Ali.

Lembaga antirasuah, kata Ali, akan menelaah laporan tersebut. KPK tak segan menjerat pihak yang terlibat jika ditemukan bukti kuat.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Karimun Antikorupsi (Makanko) Kepulauan Riau telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta beberapa waktu lalu. Mereka meminta KPK mengusut keterlibatan Aunur.

Aunur sempat disebut dalam surat dakwaan terdakwa Yaya Purnomo mantan kasi Dana Perimbangan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Aunur diduga telah memberikan uang Rp500 juta kepada Yaya Purnomo dan Rifa atas jasanya mengurus Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018.

“Yaya Purnomo sebelumnya diketahui telah membuat usulan DID Tahun Anggraan 2018 sebesar Rp50 miliar untuk dikirim ke Kementerian Keuangan. Di sinilah Bupati Karimun diduga telah memberikan gratifikasi sebesar Rp500 juta,” kata Muhammad Fajar perwakilan Makanko di Gedung KPK Jakarta.

Salah satu pengunjuk rasa bernama Jasni pun mengaku heran, KPk belum juga menjerat Aunur. Apalagi KPK telah menetapkan tiga kepala daerah menjadi tersangka dalam perkara yang sama.

Dari 10 kepala daerah yang dipanggil jadi saksi, tiga kepala daerah telah dijadikan tersangka, yakni Wali Kota Dumai Zulkifli pada 2019 karena memberi suap Rp550 juta. Kemudian Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus dijadikan tersangka pada 2020 karena memberi suap Rp500 juta, dan Bupati Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka pada 2019 karena memberi suap Rp700 juta.

“Bupati Karimun yang diduga memberikan suap atau gratifikasi Rp550 juta sampai saat ini tidak jelas apa status hukumnya, apakah jadi saksi saja atau bagaimana. Inilah yang kami tuntut, jika Bupati Karimun tidak bersalah, KPK harus menjelaskan kepada publik, jika terbukti bersalah, tolong penjarakan,” ungkapnya.

Aunur Rafiq selama dua periode menjabat sebagai wakil bupati Karimun mendampingi Nurdin Basirun. HM Sani (almarhum) didampingi Nurdin Basirun berhasil memenangi Pilkada Kepri 2015, sementara Aunur Rafik-Anwar Hasyim memenangi Pilkada Karimun 2015. Aunur-Hasyim kembali mencalonkan diri pada Pilkada Karimun 2020. (*/rihadin)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *