oleh

Komisi II DPR RI Dukung OmnibusLaw Watch

POSKOTA. CO – Anggota Komisi II Irwan Ardi Hasman mengapresiasi hadirnya Perkumpulan Omnibuslaw Watch dengan salah satu tujuannya memberi perhatian terhadap ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan sesuai amanat UU Omnibuslaw.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini menegaskan, Perkumpulan Omnibuslaw Watch didirikan oleh belasan aktivis yang sejak lama memberikan perhatian kepada isu-isu reforma agraria ini, harus didukung.

“Selama untuk mewujudkan kepentingan rakyat umum, saya mendukung sekaligus memberi perhatian khusus,” kata Irwan saat berbincang dengan pendiri dan pengurus Omnibuslaw Watch.

Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra itu menganggap, agenda kerja Perkumpulan Omnibuslaw Watch sangat selaras dengan tuntutan tugas dirinya, yang dipercaya menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) Tata Ruang, serta Panja HGU, HGB dan HPL pada Komisi II DPR RI.

“Terkait itu Omnibuslaw Watch setidaknya bisa ikut membantu kinerja Panja. Mulai dari informasi, pemetaan masalah dan lainnya yang terkait dengan fungsi dibentuknya Panja oleh DPR,” ujar Irwan.

Irwan menambahkan, target Panja ini bisa bermanfaat mewujudkan amanat tanah yang berkeadilan bagi rakyat sesuai amanat Undang-undang, sehingga Kementerian ATR/BPN bisa maksimal mewujudkan tentang pertanahan, khususnya tentang Bank Tanah.

“Saat ini kan terlalu banyak konflik pertanahan yang tidak selesai-selesai sehingga kehadiran Bank Tanah mampu menuntaskan persolan masalah lalu dan menjadi solusi dikemudian hari,” tandas anggota Dapil Jabar 3 ini.

Ditempat yang sama, salah satu inisitor Perkumpulan Omnibuslaw Watch, Iskandar Sitorus mengatakan, dari data dan informasi di peroleh banyak sengkarut pertanahan, lebih khusus terkait reforma agraria.

Diantaranya persoalan HPL seperti tanah di Rempang Galang, Batam dan eks HGU di Hambalang, Kabupaten Bogor serta sengketa Kehutanan Sumatera seperti Propinsi Riau.

“Ini hanya beberapa contoh saja. Ada banyak permasalah pertanahan di daerah lain di Indonesia yang sudah kami himpun dan perlu segera dicarikan solusi hukumnya yang tentu saja sesuai dengan regulasi pertanahan pada UU Omnibuslaw,” kata Iskandar.

Dilain pihak Iskandar menyampaikan, Bank Tanah adalah solusi untuk persoalan pertanahan apalagi terkait dengan tanah negara. “Kami harap pemerintah dan DPR jangan sampai salah memilih pengawas dan pelaksana Bank Tanah yang akan dibentuk. Perlu publik ketahui Bank Tanah ini beda dengan fungsi pada Bank umumnya,” ungkap dia.

Karenanya Iskandar berterimakasih kepada Irwan selaku anggota DPR komisi II, karena sudah diajak memberi perhatian khusus terkait pembentukan Bank Tanah yang sedang di godok pemerintah dalam hal Kementerian ATR/BPN.

“Bank Tanah perlu diisi orang-orang yang berpengalaman dalam bidang pertanahan dan punya keberpihakan kepada rakyat sehingga terwujud prinsip keadilan tanah negara untuk rakyat,” tegas Iskandar.

Ia juga berharap, Komisi II DPR RI se-jiwa dengan Irwan, guna menguatkan Bank Tanah yang pro pada rakyat dan bukan malah menjadi mesin cuci atas kesalahan yang diperbuat oleh korporasi atau penguasa tanah negara selama ini. (yopi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *