oleh

Jokowi Terbitkan Perpres, Menolak Divaksin Dikenai Sanksi

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Isinya menyangkut Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Senin (5/10/2020).

Perpres 14/2021 ini, diterbitkan Presiden Jokowi pada 9 Februari 2021. Perpres ini mengingatkan masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 terancam dikenai sanksi.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) dapat dikenai sanksi adminstratif,” begitu bunyi Pasal 13A Ayat (4) Perpres 14/2021 yang dikutip, Minggu (14/2/2021).

Disebutkan, sanski adminsitratif bagi masyarakat yang menolak vaksin berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Selain itu juga penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Namun dalam Perpres 14/2021 ini tidak secara rinci mengatur denda bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19. Tapi Pasal 13B menyebutkan, masyatakat yang menolak vaksin Covid-19 bisa dijerat dengan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, namun tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19. Akibatnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) juga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Begitu bunyi Perpres 14/2021 Pasal 13B tersebut.

Sedang Pasal 13A Ayat (1) mengatur Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 13A Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Sementara Pasal 13A Ayat (3) berbunyi, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

Untuk diketahui, sekarang negara-negara yang dilanda pandemi Covid-19 terus berupaya untuk memerangi pandemi mematikan itu. Bahkan Indonesia saat ini tidak hanya menunggu impor bahan baku maupun vaksin jadi dari luar negeri. Namun pemerintah berupaya melakukan riset Vaksin Merah Putih.

Lembaga penelitian dan universitas yang turut melakukan penelitian telah menunjukkan kemajuan dalam penemuan kandidat vaksin Merah Putih dalam waktu dekat. Vaksin Merah Putih merupakan vaksin yang dikembangkan berbasis Covid-19 yang beredar di Indonesia oleh beberapa pusat penelitian di Lembaga Eijkman, ITB, UI, Unair serta pihak lainnya.

Perkembangannya sampai saat ini sesuai target. Di Maret atau paling lambat April 2021 kandidat vaksin akan diserahkan ke PT Bio Farma untuk diuji pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menguji keamanan dan khasiat vaksin: dilakukan uji pra klinik dengan hewan percobaan, dan uji klinik I, II, dan III. Semua uji klinik itu harus ditempuh untuk kemudian pengajuan untuk mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Sementara update informasi kasus Covid-19 dari 510 kabupaten/kota di 34 provinsi wilayah Indonesia yang diperoleh Satgas Covid-19, hingga Minggu (14/2/2021) pukul 12.00 WIB. Tercatat jumlah total penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan pasien sembuh serta meninggal adalah:

  • Pasien positif +6.765, jumlah total, 1.217.468 orang.
  • Pasien sembuh +9.237, jumlah total 1.025.273 orang.
  • Pasien meninggal +247, jumlah total 33.183 orang.

Update informasi data dari fasilitas kesehatan di 267 kelurahan yang telah dilaporkan Pemprov DKI ke Kementerian Kesehatan RI pada Minggu (14/2/2021). Tercatat jumlah total kasus terkonfirmasi positif, pasien sembuh, pasien dirawat dan isolasi mandiri serta meninggal di wilayah DKI Jakarta adalah:

  • Pasien positif +2.496, jumlah total 315.553 orang.
  • Pasien meninggal +45, jumlah total 4.895 orang.
  • Pasien sembuh +4.349, jumlah total 293.538 orang.
  • Pasien dirawat -1.271, jumlah total 8.103 orang.
  • Isolasi mandiri -627, jumlah total 9.017 orang.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, penambahan kasus positif dan pasien sembuh harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah daerah agar konsisten dan lebih maksimal menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Harus memastikan prokes 3M atau memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak atau menghindari kerumunan dilaksanakan dengan disiplin yang tinggi serta memaksimalkan tindakan 3T atau testing, tracing dan treatment. (omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *