DEPOK – Keberadaan atau kehadiran satuan tugas (Satgas) Anti Premanisme yang sudah berjalan di Jawa Barat terlebih Kota Depok sebagai pintu gerbang DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat harus terus ditingkatkan.
“Ini bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman ke masyarakat tentunya personil berada di bawah kepolisian, TNI, Pemkot Depok yaitu Satpol PP dan seluruh komponen yang ada,” kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi didampingi Wali Kota Depok Supian Suri, Ketua DPRD Depok, Ade Supriatna, Kapolres Depok Kombes Abdul Wahab dan Dandim 0508 Depok, Kol. Inf. Iman Widiahrto, Rabu (23/4).
Adanya Satgas Anti Premanisme ini ketika Kapolres Metro tengah melaksanakan tugas sebagai kepolisian sesungguhnya dia juga tengah lelaksanakan atau menjalankan tugas tersebut dan Satgas tersebut susah berjalan di Jawa Barat.
“Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan ke masyarakat tentunya kita tengah melakukan penataan,” imbuh dia,
Pihaknya tengah merumuskan di setiap kabupaten/kota terkait keberadaan biaya operasionalnya, harus ada posko, mobil operasional tambahan dan lainnya.
Menurut dia, kehadiran atau keberadaan Satgas ini sudah terlihat hasilnya di Jawa Barat termasuk Kota Depok yang jauh menurun seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri yang biasanya banyak perusahaan diminta THR jauh menurun bahkan di Bekasi ada oknum yang ditahan.
“Itu sudah mulai menurun, penurunan ini akan menimbulkan eskalasi orang ketidakpuasan, ini yang akan menjadi celah manuver,” ujarnya yang menambahkan problem yang terjadi bukan karena tidak efektifnya Satgas, justru mencari celah ruang manuver menjadi eksistensi dirinya harus diakui. (anton/jo)
Komentar