POSKOTA.CO – Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandez, menilai Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menunggu momentum yang tepat untuk membeberkan bukti soal dugaan lobi politik Ketua KPK Abraham Samad pada pilpres 2014 lalu.
“Lebih baik memang dia (Hasto) menjelaskannya nanti. Supaya suasana mendingin. Kalau dia asal muncul sekarang, memang akan membuat konflik makin panas dan bisa menampar wajah PDI-P dan Jokowi. Hasto baiknya memang menunggu situasi lebih dingin,” ujar Arya, di Jakarta, Rabu.
Arya sendiri menilai belakangan Hasto memang jarang muncul ke publik pascapernyataannya soal Abraham Samad. Baginya, itu kemungkinan besar dilandasi maksud Hasto agar tensi KPK dan publik tak makin memanas.
“Kalau dia langsung keluar nanti ada persepsi bahwa PDI-P memang berkepentingan terhadap Komjen Pol Budi Gunawan dan pelemahan KPK. Tapi bagaimanapun publik juga butuh informasi lengkap. Tapi baiknya lihatlah momentum yang baik,” tuturnya.
Menurut Arya, di satu sisi memang ada kebutuhan bagi Hasto untuk harus membuka pernyataannya secara terang benderang kepada publik terkait Abraham Samad agar publik tahu yang sebenarnya.
Kalau Hasto tak terbuka, orang akan berburuk sangka ke KPK, dan di sisi lain bisa saja orang menganggap Hasto yang membual. “Tapi lebih tepat bila Hasto membukanya, misalnya di depan Tim Independen yang dibentuk Presiden,” kata Arya.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi menyarankan Hasto Kristiyanto menahan diri dahulu dan menunggu suasana kondusif, sebelum membeberkan isu dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Abraham Samad.
“Pada saatnya Hasto harus siap dipanggil Komite Etik KPK, dan disitulah dia dapat menyampaikan bukti-bukti yang dimilikinya, termasuk siap sekiranya dilakukan pemeriksaan dengan ‘lie detector’ sekalipun,” kata Haryadi, di Jakarta, Rabu.
Haryadi juga mencatat bahwa ketika Hasto mengungkapkan pertemuan sebagaimana ditulis di salah satu blog tersebut, alasannya adalah untuk mengembalikan KPK pada spirit kelahirannya, yakni melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Ini harus menjadi pelajaran penting bahwa pemberantasan korupsi itu harus diletakkan atas prinsip keadilan, melalui ketaatan pada mekanisme hukum,” ujarnya.
Pemberitaan di media massa mengenai Ketua KPK yang bersumber dari tulisan di Blog Kompasiana berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. Artikel tersebut ditulis Sawito Kartowibowo.
Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol, dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk komite etik dalam menjalankan tugasnya.
“Jangan ada kepentingan oknum dalam menangani kasus korupsi besar,” kata Hasto saat menggelar konferensi pers di Jalan Cemara 19, Jakarta, Kamis (22/1).
Rekomendasi pembentukan komite etik ini, menurut Hasto berlatar belakang harapan dia terhadap Ketua KPK Abraham Samad agar berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukannya dengan sekurang-kurangnya dua petinggi partai politik, di antaranya dari PDIP dan NasDem, dalam kaitan dengan proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014.
“Hal ini dirasa benar atas inisiatif tim sukses Abraham Samad yang berinisial D,” ucap Hasto.
Dalam konferensi pers tersebut, ia juga menegaskan bahwa pengaduan publik ke KPK terhadap artikel “Rumah Kaca Abraham Samad” sebagian besar adalah benar.
Artikel yang dimaksud adalah tentang pengaduan dari Chudry Sitompul, Hadidijojo Nitimihardjo, dan Indra Ketaren pada 21 Januari 2013 yang menyatakan bahwa KPK dijadikan sebagai alat lobi politik oleh Abraham Samad untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2014.
Komentar