oleh

Pemerintah Pusat Seyogyanya Membela Sekda Sumut

Hasban Ritonga
Hasban Ritonga

POSKOTA.CO – Seyogyanya pemerintah pusat memberikan pembelaan dan mendukung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu), Hasban Ritonga yang menyelamatkan aset negara.

“Mestinya pemerintah pusat melindungi Hasban sehingga aparatur negara didaerah tidak gamang dan takut menjalankan kebijakan dan kewenangan guna menyelamatkan seluruh aset pemerintah,” kata Advokat dan Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), Muhammad Joni di Jakarta, Kamis (22/1/2015) .

Dikatakan Joni salah satu tim penasehat hukum Hasban Ritonga, langkah Hasban menyelamatkan aset Pemda sesuai UU pemerintah daerah dan UU aparatur sipil negara yang melindungi apartur negara. “Ini bagaimana aparatur negara yang menjalankan tugasnya justru menjadi terdakwa,” tandasnya.

Sebelumnya aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut ini mengatakan, Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil negara tidak mengerti duduk masalah, yang mestinya meneliti dengan cermat dan lengkap informasi dan dokumennya.

Dimana Hasban Ritonga justru menegakkan moralitas aparatur sipil Pemprovsu karena berani bertindak mempertahankan kebijakan pemerintah propinsi, patuh perintah atasan dan taati prosedur aturan.

“Mana penilai untuk Hasban yang sukses menuntaskan urusan tanah swasta yang sebagian terpakai arena sirkuit motor. Buktinya ditekennya Naskah Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2012, yang ditindaklanjuti dengan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 034/56/IX/Ro.Perkap/2013,” kata Joni.

Lebih lanjut Joni menyatakan, kasus yang melilit Hasban dan saat ini tengah berjalan persidangannya secepatnya diputuskan dengan tanpa bersalah.

“Putusan bebas murni tanpa syarat segera diambil. Ini juga agar pekerjaan Sekdaprovsu yang tengah diemban Hasban dapat berjalan sebagaimana mestinya,’ ucap Joni.

Pembebasan murni Hasban kata Joni, bukan asal putusan. Terbukti dengan surat Sekretariat Daerah Nomor: 593/11580/2014 tertanggal 15 Oktober 2014 dan surat Nomor: 593/11710/2014 tertanggal 16 Oktober 2014. Objek berupa batas tanah yang disengketakan telah dikembalikan. -oko-

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *