POSKOTA.CO – Ketua Kerukunan Keluarga NTT (KKNTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra), Maidin Abdul Said menolak hasil investigasi Panitia Kerja (Panja) DPRD Sultra dan Dinas Tenaga Kerja yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Sultra.
“Kami menolak hasil investigasi Panja DPRD dan Dinas Tenaga Kerja, karena hasil investigasi tersebut tidak benar,” katanya di Kendari, Sabtu.
Menurut dia, tim investigasi dari Panja DPRD maupun Dinas Tenaga Kerja tidak melibatkan anggota Kerukunan Keluarga NTT dan hanya mendengarkan keterangan dari pihak perusahaan dan pekerja yang mendapat manfaat dari perusahaan.
“Seharusnya tim panja DPRD Sultra dan Dinas Tenaga Kerja ikut melibatkan anggota Kerukunan Keluarga NTT, sehingga hasil investigasinya benar-benar obyektif dan dapat dpertanggung jawabkan,” katanya.
Menurut dia, para pekerja asal NTT yang saat ini masih menginap di gedung DPRD Sultra diperlakukan seperti budak oleh pihak perusahaan, PT Damai Jaya Lestari.
Selama kurang lebih lima tahun bekerja di perusahaan, para pekerja tidak diberikan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja sehingga mereka yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja harus membayar biaya rumah sakit sendiri.
Bahkan kata dia, ada pekerja yang menderita sakit harus meregang nyawa dalam perjalanan saat dibawa ke rumah sakit di Kendari karena di tempat kerja tidak mendapat pelayanan kesehatan. “Pekerja yang bersangkutan kami makamkan di Pemakaman Umum Punggolaka atas biaya dari keluarga korban sendiri,” katanya.
Sebelumnya, melalui rapat dengar pendapat di gedung DPRD Sultra, Ketua Panja DPRD Sultra Suwandi dan pejabat Dinas Tenaga Kerja melaporkan bahwa PT DJL yang dituding telah melanggar aturan ketenagakerjaan oleh para pekerja, tidak melakukan pelanggaran apa pun berdasarkan hasil investigasi.
“Hasil investigasi yang kami lakukan di lokasi perkebunan PT DJL dengan meminta keterangan dari para pekerja dan pihak perusahaan, kami tidak menemukan ada kesalahan dari PT DJL,” kata Suwandi.
Sesuai keterangan dari para pekerja di lapanga kata dia, PT DJL telah membayarkan hak-hak pekerja, termasuk membayar uang lembur yang saat ini dituntut para mantan pekerja. “Pengakuan para pekerja di lapangan, mereka selalu menerima uang lembur dan biaya pengobatan bila mengalami sakit atau kecelakaan kerja. Keterangan para pekerja tersebut dibuktikan dengan dikumen tanda terima dari perusahaan,” katanya.
Komentar