JAKARTA- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara tegas menyatakan, setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dapat dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.
Pesan itu disampaikan Kapolri Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (11/11/1016). Kapolri memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
Kata Kapolri Suyusi, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan. Keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. “Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” tegas Suyudi Ario Seto.
Dijelaskan Kapolri, penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri Suyudi menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Keempat tersangka itu, yakni LSP, SU, EH dan AS dan keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut. Kasus tersebut berawal dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada kurun waktu 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik.
Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX). Selain itu pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, dugaan penyimpangan mencakup pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik. Pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan hingga penghapusan data elektronik.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli terdiri dari ahli teknologi informasi dan ahli pidana. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop serta dokumen dan log aktivitas penyadapan.
Kapolri menegaskan, kehormatan institusi tidak ditentukan oleh kemampuan melindungi kepentingan tertentu. Komitmen untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan pihak dari dalam institusi sendiri.
Kapolri menekankan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan kewenangan kepolisian tetap dijalankan sesuai aturan. Kapolri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri.
Selain perkara dugaan penyadapan, Polri juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana makar. Ia menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar.
Kapolri mengingatkan, jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menilai, hal yang akan dikenang dari seorang pejabat bukan besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki, melainkan komitmen dalam menjaga kebenaran dan keadilan.(Omi)
Komentar