oleh

KEMACETAN BUKAN HANYA TANGGUNG JAWAB PERHUBUNGAN

djoko Sasono mendampingi Menhub
djoko Sasono mendampingi Menhub

POSKOTA.CO – Tak banyak cakap apalagi dalih atau alasan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mundur dari jabatannya karena merasa tak mampu mengatasi kemacetan dan bertanggung atas kemacetan yang terjadi dimana-mana.

Padahal, tanggung jawab kemacetan Natal yang baru lalu bukan hanya pada departeman perhubungan, melainkan ikut bertanggung jawab korps kepolisian lalulintas. ” Ini adalah kesalahan saya,bukan kesalahan siapa-siapa ” kata Djoko di Jakarta, Sabtu (26/12/2015).

Diungkapkan, pengunduran dirinya atas kesadaran sendiri tidak ada tekanan dari manapun. “Saya merasa bersalah belum bisa melakukan upaya maksimal menuntaskan permasalahan macet,” tandasnya di depan para wartawan.

Sementara pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno menilai pengunduran diri joko sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Persoalan kemacetan tersebut, menurutnya, terjadi karena ketidaksiapan pemerintah mengantisipasi lonjakan arus kendaraan di tol Cipali. “Anehnya juga, tak ada informasi kepada publik terkait kondisi rest area di sepanjang tol. Rest area juga memicu tersendatnya laju kendaraan di tol,” ujar dia.

Budaya malu yang dilakukan oleh pejabat perhubungan darat semoga menular ke pejabat lain yang urat malunya sudah tak ada lagi. Mengakui kesalahan dan mau memperbaiki diri, adalah perbuatan yang patut ditumbuh kembangkan pada jiwa jiwa yang bermartabat.

Seorang warga Pondok Gede Dedy yang diminta komentarnya soal mundurnya pejabat Dephub mengatakan, saya menaruh hormat kepada pak Djoko karena ia mengakui ksalahannya, tak mau berdalih ini dan itu. “Soal kemacetan kan bukan hanya tanggung jawab Dephub,Polri dan masyarakat ikut tanggung jawab, ” tandasnya.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menilai kemacetan parah itu terjadi karena kapasitas prasarana dan angkutan yang tidak mengalami perubahan. Sementara lalu lintas kendaraan, utamanya roda empat, naik tiga kali lipat.

Kondisi ini diperparah dengan pihak terkait, dalam hal ini pemerintah dan kepolisian, yang tak punya strategi antisipasi. Padahal karakteristik pelaku perjalanan sudah sangat jelas.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *