oleh

Kegiatan di Polda Metro Bikin Macet Kapolda Harus Ditindak

Kemacetan tak pernah terjawab
Kemacetan tak pernah terjawab

POSOTA.CO – Hendaknya kegiatan yang dilaksanakan setiap lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta serta organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi politik (orpol) jangan sampai mengganggu keamanan, keselamatan. ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan, Jumat (12/9).

Hal itu disampaikan, terkait dengan aktivitas yang dilakukan sejumlah instansi pemerintah yang menimbulkan kemacetan. Seperti kegiatan pisah sambut Kapolda Metro Jaya dari Irjen Dwi Priyatno kepada Irjen Unggung Cahyono pada Jumat (5/9) lalu. Untuk menggelar acara tersebut, Polda Metro Jaya menutup pintu masuk dari pagi hingga sore, sehingga pelayanan masyarakat di Samsat Polda Metro Jaya terganggu.

Bukan hanya itu, anggota Polisi dan masyarakat yang akan berurusan ke kantor Polda Metro Jaya terpaksa memarkir kendaraan di ruas jalan Gatot Subroto hingga kawasan SCBD Sudirman. Akibatnya kemacetan di wilayah Sudirman dan Gatot Subroto bertambah parah.

Ironisnya, Edison melanjutkan, pihak Polda Metro Jaya tidak menunjukan kepedulian terhadap gangguan lalu lintas akibat kegiatan yang dilakukan. Sebab, beberapa hari kemudian Polda kembali menggelar kegiatan bazar selama dua hari Selasa (9/9)-Rabu (10/9) dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari. “Kapoldanya harus ditindak,” ujarnya.

Pelaksanaan bazar digelar di halaman gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus hingga gedung utama. Demi kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya menutup pintu masuk untuk kendaraan. Akibatnya, macet disekitar Gatot Subroto dan Sudirman serta kawasan SCBD tak dapat dihindari.

ITW mengingatkan, agar instansi pemerintah maupun swasta serta Ormas dan Orpol mempertimbangkan kepentingan masyarakat khususnya untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas, sebelum melakukan kegiatan. Apalagi kegiatan yang dilakukan itu tidak terkait langsung dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Kegiatan pisah sambut atau bazar itukan hanya urusan internal, sebaiknya tidak mengganggu kepentingan umum apalagi pelayanan masyarakat,” kata Edison.

Menurut Edison, ketidak pedulian terhadap kepentingan umum seperti kelancaran lalu lintas juga terjadi di sejumlah wilayah yang terdapat kantor-kantor pemerintah. Seperti yang terjadi setiap hari di sepanjang jalan Merdeka Barat kawasan Monas. Setiap menjelang pukul 15.00 puluhan bus karyawan Dephub,Menkopolhukam sudah diparkir di ruas jalan tersebut. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi macet.

Anehnya, kegiatan dan perilaku buruk yang berdampak pada kemacetan tersebut tidak mendapat perhatian apalagi melakukan tindakan dari pihak Dishub Pemprov DKI. Padahal, pihak Dishub saat ini sedang melancarkan operasi terhadap kendaraan yang parkir sembarangan. “ Petugas Dishub harus berani menindak tegas kendaraan yang parkir sembarangan, walaupun itu milik petinggi. Jangan takut..” kata Edison

Selain itu, Edison mengingatkan, agar pimpinan instansi melarang semua kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Apalagi kegiatan tersebut tidak secara langsung terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *