POSKOTA.CO – Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai wacana jalur khusus Transjakarta bisa dilewati kendaraan pribadi dengan cara membayar, bukan hanya menuai pro kontra. Tetapi wacana tersebut adalah isyarat seseorang yang sedang panik, sehingga fikirannya selalu aneh-aneh dan ngawur serta tidak konsisten.
Bahkan wacana itu tidak efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Sehingga dinilai sebagai upaya untuk mengalihkan subtansi permasalahan kemacaten, akibat ketidak mampuan mencari solusi. “Kita berharap warga Jakarta maklum, kalau Gubernurnya sedang panik menghadapi kemacetan,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Senin (2/2).
Menurutnya, ada tiga tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang harus dipahami Gubernur Ahok.
Pertama, terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib,lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa.
Kedua, terwujudnya etika berlalu lintas sebagai budaya dan potret modrenisasi bangsa. Ketiga, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. “Tiga hal tersebut adalah kewajiban pemerintah yang harus diwujudkan, “ tegas Edison.
Apabila, Edison menjelaskan, sistim transportasi umum sudah terintegrasi dan memberikan jaminan keamanan, keselamatan,ketertiban, kelancaran serta terjangkau secara ekonomi, lalu disusul dengan sosialisasi tertib berlalu lintas dan disertai penegakan hukum, maka kemacetan tidak akan menjadi momok menakutkan lagi di Jakarta.
Kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum akan tumbuh, jika angkutan transportasi umum sudah baik. Nah, apabila pelayanan Pemprov DKI sudah maksimal, tidak masalah menaikkan tarif parkir untuk menambah pemasukan kas daerah.
ITW yakin, Ahok tidak akan lagi panik dan menggulirkan wacana yang aneh-aneh apabila transportasi angkutan umum sudah menjadi pilihan masyarakat. Tentu tidak lepas dari pengelolaan yang profesional tapi berbasis pelayanan bagi masyarakat. Karena, lalu lintas dan angkutan jalan itu adalah kewajiban negara yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. “ Ahok lebih baik fokus pada pengadaan transportasi umum yang baik dan mempercepat penyelesaian MRT,” ujar Edison.
Komentar