POSKOTA.CO – Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan agar perang antara Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dengan DPRD soal sengketa APBD, tidak mengganggu pelayanan umum, khususnya perbaikan jalan yang rusak.
Apalagi pasca banjir, jumlah jalan yang rusak terus bertambah, namun belum ada perbaikan. Tercatat, sekitar 2000 an titik ruas jalan di lima wilayah Jakarta yang mengalami kerusakan baik itu kerusakan sedang maupun besar.
“Tidak ada alasan untuk menunda perbaikan jalan, harus segera diperbaiki. Sebab dampaknya bisa mengakibatkan korban jiwa,” tegas Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Jumat (6/3).
Menurutnya, Gubernur Ahok tidak bisa beralasan soal anggaran untuk menunda perbaikan jalan. Sebab, Pemprov dapat menggunakan Dana Preservasi Jalan yang dikelola secara khusus.
Dikatakan, Pasal 29 ayat 1,2,3 dan 4 UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan, untuk mendukung pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, aman, selamat , tertib dan lancar, kondisi jalan harus dipertahankan.
Guna mendukung kondisi tersebut, dapat menggunakan Dana Preservasi Jalan. Dana tersebut bersumber dari pengguna jalan dan digunakan secara khusus untuk pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan.
Menurut Edison, kondisi kerusakan jalan di ibukota Jakarta dan sekitarnya sudah semakin parah. Bahkan, kerusakan tidak hanya di ruas jalan yang berada di wilayah pinggiran, tapi ruas jalan yang berada disamping dan belakang Istana Negara juga mengalami kerusakan.
Edison menjelaskan, jalan protokol yaitu Jalan Sudirman dan Thamrin juga mengalami kerusakan yang sungguh memprihatinkan. Seharusnya kondisi jalan harus tetap dirawat. “Pemprov DKI seharusnya meminta tanggungjawab pihak pelaksana proyek untuk tetap menjaga kondisi jalan,” ujar Edison.
ITW mengingatkan, kerusakan jalan di Jakarta yang hingga saat ini belum ada upaya maksimal untuk memperbaikinya, tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi potensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang bisa menelan korban jiwa.
Sebab, Edison melanjutkan, apabila terjadi kecelakaan akibat jalan rusak, maka Pemprov DKI dapat dijerat dengan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau denda Rp 120.000.000 . Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 273 Ayat 1,2,3 dan 4 UU No 22 Tahun 2009.
Maka, ITW mendesak agar Pemprov DKI segera melakukan perbaikan jalan,meskipun Gubernur Ahok sedang berperang dengan DPRD soal APBD 2015.
“ Kita berharap agar pertikaian Ahok dengan DPRD tidak menjadi alasan untuk menelantarkan jalan yang rusak,’ ujar Edison.
Komentar