JAKARTA — Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, menegaskan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan demokrasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan nasional. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Aliansi Kebangsaan yang digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional pada Rabu (28/10/2026).
Dalam pidatonya, Pontjo menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. “Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan secara formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui kemampuan bangsa untuk berpikir mandiri, menciptakan inovasi, mengembangkan teknologi, dan menentukan arah masa depannya sendiri,” ujar Pontjo.
Ia menilai bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan ketika rakyat belum sepenuhnya menjadi subjek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi tersebut, masyarakat berisiko hanya menjadi objek kebijakan dan kepentingan elite, bukan pihak yang aktif menentukan arah pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut Pontjo menyoroti kecenderungan praktik demokrasi yang berpotensi menjadikan masyarakat pasif dan mengurangi partisipasi kolektif. Padahal, demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kekuasaan, dan berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik.
Menurutnya, kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti sebagai prinsip formal dalam sistem ketatanegaraan. Kedaulatan tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui keterlibatan masyarakat dalam proses politik, sosial, dan pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa politik pecah belah masih menjadi tantangan dalam kehidupan kebangsaan. Perbedaan di tengah masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu apabila tidak disertai kesadaran kebangsaan yang kuat.
Karena itu, persatuan Indonesia perlu dibangun melalui proses budaya, kesadaran sejarah, dan nilai-nilai bersama yang tumbuh dari masyarakat. Persatuan yang lahir dari kesadaran kolektif dinilai lebih kuat dan berkelanjutan dibandingkan persatuan yang hanya dibentuk melalui pendekatan kekuasaan.
Ketergantungan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Selain persoalan demokrasi, Pontjo menyoroti tantangan kemandirian ekonomi Indonesia. Ia menilai bahwa perekonomian nasional masih menghadapi ketergantungan pada sektor ekstraktif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan pengambilan sumber daya alam dengan nilai tambah pengolahan yang belum optimal.
Pola ekonomi tersebut dinilai berisiko membuat Indonesia terus bergantung pada pasar, modal, teknologi, dan tenaga ahli dari luar negeri. Di sisi lain, keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam belum tentu dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama penduduk lokal yang tinggal di wilayah penghasil sumber daya alam.
Menurut Pontjo, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif juga dapat menimbulkan persoalan lingkungan, memperlemah penguasaan teknologi, dan membatasi kesempatan Indonesia untuk membangun industri bernilai tambah tinggi.
Ia mengingatkan bahwa penguasaan sumber daya alam merupakan salah satu persoalan penting yang menghubungkan pengalaman kolonialisme pada masa lalu dengan tantangan ketergantungan ekonomi pada masa kini.
Oleh sebab itu, Indonesia perlu mengubah paradigma pembangunan ekonomi. Sumber daya alam tidak seharusnya hanya dipandang sebagai komoditas untuk diekspor, tetapi harus menjadi modal untuk membangun kemampuan produksi nasional, mengembangkan teknologi, memperkuat industri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, kekayaan alam diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi rakyat sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global.
Kemerdekaan Harus Diwujudkan dalam Kemandirian
Pontjo menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun perlu terus diisi dengan upaya memperkuat kemampuan bangsa dalam menentukan pilihan dan masa depannya sendiri.
Ia menilai, bangsa yang merdeka bukan hanya bangsa yang bebas dari penjajahan, melainkan bangsa yang mampu menghasilkan pengetahuan, menciptakan teknologi, dan mengembangkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.
Dalam pandangannya, ketergantungan yang terus berlangsung dapat membuat kemerdekaan hanya menjadi simbol formal apabila masyarakat dan negara belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola potensi sendiri.
Karena itu, pembangunan kemandirian harus menjadi kebutuhan mendasar, bukan sekadar pilihan kebijakan. Indonesia perlu membangun kemampuan untuk berkompetisi secara sehat dengan bangsa-bangsa lain tanpa kehilangan identitas, kepercayaan diri, dan kepentingan nasional.
Pontjo juga menekankan bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang proses pembentukannya telah selesai. Ia memandang kebangsaan Indonesia sebagai proses yang terus berkembang dan harus senantiasa diperkuat melalui pembelajaran, pembaruan, serta partisipasi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa perlu dipahami sebagai bagian dari perjalanan untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan, bukan sebagai alasan untuk berhenti berusaha.
Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Kunci Pembangunan
Lebih lanjut, Pontjo menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah atau program yang dirancang dari atas ke bawah. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian utama dari strategi pembangunan nasional.
Menurutnya, perubahan dapat dimulai dari tingkat komunitas melalui berbagai inisiatif masyarakat, seperti kegiatan pendidikan, organisasi sosial, komunitas warga, dan gerakan masyarakat sipil.
Pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up dinilai penting karena memungkinkan masyarakat mengambil inisiatif secara mandiri, mengembangkan kemampuan bersama, serta terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan di lingkungannya.
Pemerintah tetap memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan dan menyediakan dukungan kelembagaan. Namun, keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk berinisiatif, berkolaborasi, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama.
Pontjo menilai, pembangunan yang berkelanjutan harus berangkat dari penguatan manusia Indonesia. Hal tersebut mencakup pengembangan kapasitas berpikir, pembentukan karakter dan moral, penguatan relasi sosial, serta peningkatan kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang sejahtera.
Dengan demikian, manusia tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku utama yang memiliki pengetahuan, inisiatif, dan tanggung jawab.
Aliansi Kebangsaan Dorong Gerakan Kebangkitan Nasional Kedua
Dalam pidatonya, Pontjo juga mengajak seluruh komponen bangsa, terutama generasi muda, untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun kemandirian Indonesia.
Ia mendorong lahirnya semangat kebangkitan nasional kedua yang berorientasi pada pembebasan bangsa dari berbagai bentuk ketergantungan dan peningkatan kemampuan untuk menjawab tantangan zaman.
Gerakan tersebut, menurutnya, perlu didasarkan pada kesadaran moral, pemikiran yang kritis, serta komitmen untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri.
Perjuangan kebangsaan tidak cukup dilakukan melalui slogan atau simbol persatuan. Diperlukan keterlibatan nyata dari masyarakat untuk membangun kapasitas bangsa, memperkuat lembaga sosial, dan menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya generasi yang berdaya.
Ia juga menekankan pentingnya memahami kembali sejarah, kebudayaan, dan kekayaan alam Indonesia sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan arah pembangunan masa depan. Pemahaman terhadap akar sejarah dan budaya diharapkan dapat memperkuat identitas nasional sekaligus menumbuhkan visi yang lebih jelas mengenai Indonesia yang ingin diwujudkan.
Sebagai salah satu upaya memperkuat pendidikan kebangsaan, Pontjo menyampaikan rencana pendirian Sekolah Kebangsaan Belajar Indonesia yang akan diluncurkan pada waktu mendatang. Program tersebut dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi calon pemimpin muda dari berbagai daerah untuk bertemu, berdiskusi, mengembangkan pemikiran, dan membangun komitmen bersama terhadap masa depan Indonesia.
Sekolah Kebangsaan Belajar Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah pembentukan calon pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan, integritas moral, kemampuan berpikir kritis, serta orientasi jangka panjang dalam melihat persoalan bangsa. Melalui ruang pendidikan dan diskusi, para peserta diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang sejarah Indonesia, tantangan pembangunan, serta peran yang dapat mereka ambil dalam memperkuat kehidupan kebangsaan.
Inisiatif tersebut juga mencerminkan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk menumbuhkan manusia Indonesia yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata bagi masyarakat.
Menutup pidatonya, Pontjo menegaskan kembali pentingnya menghidupkan nilai-nilai kebangsaan agar tetap relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya, upaya membangun bangsa harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan manusia, pembaruan kelembagaan, peningkatan kapasitas ekonomi, dan partisipasi aktif masyarakat.
Peringatan HUT ke-16 Aliansi Kebangsaan menjadi momentum untuk kembali menegaskan bahwa cita-cita kemerdekaan memerlukan kerja bersama yang konsisten. Kemandirian bangsa tidak dapat diwujudkan hanya melalui keberadaan negara dan institusi, tetapi membutuhkan masyarakat yang berdaya serta mampu berperan aktif dalam menentukan masa depan.
Melalui penguatan demokrasi, pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional, pengembangan teknologi, dan pendidikan kebangsaan, Indonesia diharapkan mampu keluar dari berbagai bentuk ketergantungan dan membangun posisi yang lebih kuat dalam pergaulan dunia.
Pada akhirnya, pembangunan Indonesia merupakan proses panjang yang membutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa. Kemandirian, persatuan, dan pemberdayaan manusia menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan mampu menentukan arah masa depannya sendiri.
Komentar