oleh

76 PERSEN WAKIL RAKYAT MALANG TAK DIKENAL WARGANYA

Ruang rapat wakil rakyat
Ruang rapat wakil rakyat

POSKOTA.CO – Sebanyak 76 persen warga Kota Malang, Jawa Timur, tidak mengenal profil para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, meski para wakil rakyat tersebut telah mewakilinya selama lima tahun (2009-2014).

“Hasil survei kami terhadap 250 responden dari berbagai kalangan yang mewakili sekitar 800 ribu penduduk Kota Malang pada April-Mei 2014, 76 persen menyatakan tidak mengenal para anggota dewan, bahkan tidak tahu sama sekali profil mereka,” tegas Kepala Divisi Riset Malang Corruption Watch (MCW) Zein Ihya Ulumuddin di Malang, Minggu.

Meski lima tahun mewakili konstituen masing-masing, katanya, para wakil rakyat tersebut juga tidak diketahui kinerjanya dan apa yang dihasilkan selama duduk di kursi parlemen. Hal itu, menunjukkan kurang merakyatnya wakil rakyat tersebut.

Kurang dekatnya wakil rakyat dengan warga yang diwakilinya itu, kata Zein, disebabkan mereka kurang turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat.

Lebih lanjut, Zein mengatakan, setiap responden diminta menjawab tiga pertanyaan, yakni apakah responden mengetahui profil anggota dewan periode 2009-2014. Kedua, bagaimana kinerja dewan dalam membuat rancangan peraturan daerah (ranperda) serta bagaimana kinerja dewan secara umum.

Jawaban pertanyaan pertama, hanya 24 persen yang mengetahui profil anggota dewan, sedangkan 76 persen responden mengaku tidak mengetahui. Bukan hanya profil anggota dewan yang tidak diketahui responden, 49 persen responden juga tidak tahu kinerja dewan membuat ranperda, 35 persen responden lain menjawab tidak puas terhadap ranpenda yang disahkan dewan.

Mayoritas responden (55 persen) menilai kinerja dewan secara umum tidak baik dan amburadul, tidak visioner, bahkan 18 persen responden lain menilai kinerja dewan semakin tidak baik.

Sementara Wakil Ketua MCW Hayik Maulana, menilai tiga fungsi dewan selama ini tidak dilaksanakan dengan baik. Kinerja DPRD selama satu periode banyak menimbulkan permasalahan di bidang sosial, pendidikan, dan lingkungan.

“Indikator pertama adalah soal lemahnya pengawasan, dimana kasus korupsi di kota Malang selama 5 tahun terkahir merupakan indikasi yang jelas bahwa fungsi pengawasan DPRD ‘mandul’, apalagi pengawasan terkait kasus korupsi, khususnya dugaan kasus korupsi Rumag Sakit Umum Daerah (RSUD).

Hayik mengemukakan pengembangan investigasi beberapa kasus yang dilakukan oleh MCW, seperti dugaan kasus jembatan kedungkandang, mengarah pada indikasi kuat adanya keterlibatan oknum dewan dalam meloloskan anggaran.

Fungsi penganggaran DPRD kota Malang, lanjutnya, juga menunjukkan kinerja yang asal-asalan, bahkan cenderung destruktif. “Program Legislasi Daerah Kota Malang dan realisasinya dalam bentuk peraturan daerah masih sulit diakses oleh masyarakat,” ujarnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *