TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN – Poskota.co

TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN

Wadi SE
Wadi SE

POSKOTA.CO – Kepala Seksi (Kasi) Drainase Perkotaan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Cirebon Wadi SE, tetap optimis untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, tahun anggaran 2017 ini, Sub Bidang PSDA yakni Seksi Drainase Perkotaan tak diberi anggaran.

“Tahun ini ada sebanyak 47 titik sumur resapan yang kami usulkan, namun tidak diberi anggaran, ya sudah tidak apa-apa, kami akan tetap berusaha untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wadi SE, Jumat (31/3).

Menurut Wadi, sebanyak 47 titik sumur resapan yang diusulkan itu, merupakan bentuk kelanjutan dari program 2016. Usulan tersebut sebagaimana dari adanya program Kementerian PU dan Lingkungan Hidup.

“Kami mengacu kepada program Kementerian Pekerjaan Umum RI. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, karena belum dibuatkannya peraturan daerah (perda), jadi program ini Kami laksanakan berdasarkan peraturan yang ada di Kementerian PU,” terang Wadi SE.

Kendati demikian, lanjutnya, pada realisasi anggaran 2016 lalu, diakuinya PSDA melalui Seksi Drainase Perkotaan sukses melaksanakan program sumur resapan yang terbagi di 17 lokasi. Dari 17 lokasi ini, sumur resapan dibangun sebanyak 273 titik, 27 titik di antaranya dibangun di Jl dr Sudarsono, Kesambi, Kota Cirebon.

“Fungsi dan tujuan dibangunnya sumur resapan ini untuk mengatasi musim kemarau atau untuk penyimpanan air baku (air bersih), kemudian juga untuk mengatasi panas bumi, abrasi air laut ke daratan, serta mengatasi genangan air ketika musim hujan. Sumur resapan ini dibangun dengan kedalaman tiga meter, mempergunakan batu 57 (batu pecah), ijuk, arang kayu dan pasir. Bagian dalam sumur resapan juga mempergunakan besi beton dengan ukuran 0,08 meter dengan bagian-bagian tertentu dibuatkan intek,” papar Wadi yang mengaku pasrah tanpa anggaran di bidangnya pada 2017 ini. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara