TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN – Poskota.co

TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN

Wadi SE
Wadi SE

POSKOTA.CO – Kepala Seksi (Kasi) Drainase Perkotaan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Cirebon Wadi SE, tetap optimis untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, tahun anggaran 2017 ini, Sub Bidang PSDA yakni Seksi Drainase Perkotaan tak diberi anggaran.

“Tahun ini ada sebanyak 47 titik sumur resapan yang kami usulkan, namun tidak diberi anggaran, ya sudah tidak apa-apa, kami akan tetap berusaha untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wadi SE, Jumat (31/3).

Menurut Wadi, sebanyak 47 titik sumur resapan yang diusulkan itu, merupakan bentuk kelanjutan dari program 2016. Usulan tersebut sebagaimana dari adanya program Kementerian PU dan Lingkungan Hidup.

“Kami mengacu kepada program Kementerian Pekerjaan Umum RI. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, karena belum dibuatkannya peraturan daerah (perda), jadi program ini Kami laksanakan berdasarkan peraturan yang ada di Kementerian PU,” terang Wadi SE.

Kendati demikian, lanjutnya, pada realisasi anggaran 2016 lalu, diakuinya PSDA melalui Seksi Drainase Perkotaan sukses melaksanakan program sumur resapan yang terbagi di 17 lokasi. Dari 17 lokasi ini, sumur resapan dibangun sebanyak 273 titik, 27 titik di antaranya dibangun di Jl dr Sudarsono, Kesambi, Kota Cirebon.

“Fungsi dan tujuan dibangunnya sumur resapan ini untuk mengatasi musim kemarau atau untuk penyimpanan air baku (air bersih), kemudian juga untuk mengatasi panas bumi, abrasi air laut ke daratan, serta mengatasi genangan air ketika musim hujan. Sumur resapan ini dibangun dengan kedalaman tiga meter, mempergunakan batu 57 (batu pecah), ijuk, arang kayu dan pasir. Bagian dalam sumur resapan juga mempergunakan besi beton dengan ukuran 0,08 meter dengan bagian-bagian tertentu dibuatkan intek,” papar Wadi yang mengaku pasrah tanpa anggaran di bidangnya pada 2017 ini. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.