JAKARTA – Terungkap bahwa Aqua membayar Rp600 juta setiap bulan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Subang. Temuan ini memicu satu pertanyaan besar: jika Aqua berasal dari sumber air pegunungan, mengapa harus membayar ke PDAM?
Kabar ini pertama kali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR. Selama ini, citra yang dibangun Aqua adalah air murni dari pegunungan. Namun, aliran dana rutin ke perusahaan air minum daerah ini membuat citra tersebut goyah. Publik pun menjadi bingung dan skeptis.
Menurut penelusuran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kesepakatan pembayaran ini sudah ada sejak 1994. Dulu, Aqua dan PDAM memang menggunakan sumber air dari lokasi yang sama. Namun, kini Aqua diketahui mengambil air dari lokasi yang berbeda. Hal ini justru menambah kebingungan: jika sumber air sudah berbeda, mengapa pembayaran masih terus berlanjut?
Kondisi ini, menurut para pengamat, menciptakan ambiguitas yang meresahkan. Dosen Ilmu Komunikasi, Algooth Putranto, menyebut pola komunikasi seperti ini tidak konsisten. Di satu sisi, Aqua mengklaim airnya murni dari pegunungan. Di sisi lain, ada transaksi janggal dengan PDAM. Ketidaksesuaian ini berpotensi mengikis kepercayaan konsumen.
“Ini bukan lagi soal benar atau salah secara hukum, tapi soal kejelasan komunikasi,” ujar Algooth. Ketika sebuah merek besar tidak transparan, wajar jika publik mulai meragukan klaim yang selama ini mereka dengar.
Pengamat strategi komunikasi, Safaruddin Husada, juga menyoroti pentingnya kejujuran. Menurutnya, merek harus selalu menyampaikan kebenaran dengan jelas (telling the truth with clarity). Adanya pembayaran ke PDAM tanpa penjelasan yang memadai telah menciptakan celah persepsi yang membingungkan konsumen. Baik Safaruddin maupun Algooth mendesak Danone, pemilik merek Aqua, untuk memberikan penjelasan yang jernih dan transparan. (*/mk)
Komentar