PUASA Ramadan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan jam makan siswa selama bulan puasa, mau tidak mau harus disesuaikan oleh dapur-dapur MBG. Mereka tidak mungkin mengirimkan menu makan berat dengan komposisi nasi, sayur dan lauk sebagaimana dibagikan pada hari-hari sebelumnya.
Dapur MBG harus menyiasati sajian menu selama puasa. Mereka menggantikan menu makan berat dengan menu makanan yang cenderung ‘ringan’ dan tidak mudah basi. Pilihannya adalah smakanan kering seperti biscuit, roti, kacang-kacangan, kurma, telur rebus, susu UHT dan lainnya. Tujuannya agar makanan tetap layak dikonsumsi meski dimakan pada saat berbuka puasa.
Bardono, orang tua siswa asal Depok mengatakan sejak memasuki bulan puasa, putrinya Sita yang masih duduk di bangku kelas IV SD mendapatkan jatah MBG dalam bentuk makanan kering. Ada kurma, buah-buahan, roti dan susu. “Biasanya susu kan dapatnya sepekan sekali, sejak bulan puasa hampir tiap hari ada,” katanya.
Senada juga disampaikan Intan, orang tua dari Dinda, siswa SMP Negeri di bilangan Jakarta Selatan. Ia mengaku sejak bulan puasa, anaknya mendapatkan jatah MBG dalam bentuk makanan tidak berkuah. “Kadang susu, buah, dan roti. Pernah juga kurma, biscuit dan susu,” kata Intan.
Guru SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta, Sugiharko mengatakan selama Ramadan, 246 siswa SD Muhammadiyah 24 Gajahan tetap mendapatkan jatah MBG. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, selama Ramadan menu MBG diberikan dalam bentuk makanan kering. “Hampir mirip menu kudapan yang diterima anak-anak setiap Sabtu,” katanya.
Meski menu berubah menjadi makanan kering, SPPG Dapur Semanggi 4 sebagai penyedia menu MBG, mengirimkan daftar menu lengkap dengan keterangan nilai gizinya juga cara menyimpannya agar tetap aman. “Misalnya kemarin kami dapat roti canai, cheese slice, kacang atom oven, dan anggur merah. Ada catatan nilai gizi, ada juga catatan cara penyajian,” lanjut Sugiharko.
Senada juga disampaikan Hikmatul Khasanah, Kepala MTs Nurussyifa Bekasi. Ia mengatakan selama bulan puasa Ramadan, semua siswa mendapatkan menu MBG layaknya menu kudapan. Ada susu UHT, buah, roti ditambah kurma.
“Anak-anak tetap senang, karena paket MBG Ramadan bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa,” jelasnya.
Ia bisa memahami perubahan menu MBG selama Ramadan. Pemilihan menu tanpa komponen makanan berkuah dimaksudkan karena daya simpan lebih baik, dan keamanan pangan terjaga hingga waktu konsumsi tiba.
Susu UHT Langka di Pasaran
Pemilihan susu sebagai salah satu produk menu MBG Ramadan banyak dilakukan oleh SPPG. Selain praktis, nilai kandungan gizi susu juga sangat kompleks.
“Menu yang kami kirim tetap kami hitung Angka Kecukupan Gizi atau AKG sesuai standar, tidak asal pilih menu,” kata Nena Firdaus, pengelola SPPG Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Susu diakui menjadi produk yang praktis dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar AKG. Karena itu selama Ramadan, pihaknya menggunakan susu kotak UHT untuk menu-menu MBG Ramadan yang dikirim ke sekolah-sekolah.
Meski untuk membeli susu UHT dalam partai besar, pengelola SPPG harus bergerilya dari supplier satu ke supplier lain, dari ritail satu ke rital lainnya. Ini terjadi karena susu UHT seperti menghilang dari pasaran. Banyak toko retail yang stok susu UHT kosong.
Soal kelangkaan susu UHT di pasaran diakui pengelola dapur MBG. Nena Firdaus, pengelola SPPG Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjelaskan sebenarnya kelangkaan susu UHT plain sudah mulai terasa sejak ada program MBG. Karena itu banyak SPPG yang memutuskan hanya memberikan susu pada satu kali dalam sepekan. “Biasanya memilih paket menu untuk hari Sabtu,” katanya.
Namun untuk menu bulan Ramadan berbeda. Karena menu lebih banyak disajikan dalam bentuk makanan kering, maka susu kotak menjadi pilihan untuk melengkapi kandungan gizi. “Banyak SPPG yang mengganti menu makan berat ke bentuk makanan kering dan susu, karena memang lebih aman dan praktis kalau anak harus membawa pulang,” kata Nena.
Ia pun sempat kesulitan dalam memperoleh susu UHT plain. Supplier yang biasanya memasok kebutuhan susu UHT ke SPPG juga mengalami kekurangan stok. “Kalau setiap hari dikasih susu, maka dalam sepekan saya butuh lebih dari 15 ribu kotak susu UHT,” tambahnya.
Kelangkaan susu kotak diakui Elva, karyawan minimarket di bilangan Mampang Prapatan VIII, Jaksel. “Susu yang literan juga sering kosong. Karena diborong untuk MBG. Kan ada dapur MBG yang kasih susunya seliter untuk jatah sepekan,” kata Elva.
Permintaan Susu Segar Meningkat
Sebenarnya peningkatan permintaan susu tidak hanya terjadi pada bulan Ramadan. Sejak pemerintah memberlakukan program MBG, permintaan susu segar dari industri pengolahan susu terus mengalami peningkatan. “Terus meningkat secara signifikan dan pada pertengahan Januari 2026 kami perkirakan pabrikan susu minta tambahan pasokan susu segar lebih dari 20 persen dibanding sebelumnya,” kata Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito dikutip dari CNN, Jumat (9/1/2026).
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengakui susu adalah produk yang mengalami peningkatan demand sejak program MBG dilaksanakan. “Ya, susu kotak UHT paling banyak dicari, terutama untuk kebutuhan MBG Ramadan,” jelasnya.
Sebagai gambaran, hingga tanggal 20 Februari 2026, program MBG telah berhasil menjangkau 60.242.899 penerima manfaat, terdiri atas siswa PAUD, siswa SD, siswa SMP, siswa SMA/SMK, hingga ibu hamil dan menyusui. “Kalau setiap hari diberikan susu, maka bisa dihitung berapa juta kemasan susu yang dibutuhkan untuk mendukung program MBG,” katanya.
Meski terdapat lonjakan permintaan produk susu, Nanik mengingatkan bahwa filosofi dari program MBG adalah memberdayakan ekonomi lokal. Artinya kebutuhan susu harus dipenuhi oleh industri dalam negeri dan tidak dari impor.
Karena itu, pemerintah terus membangun pabrik-pabrik baru serta memperluas basis produksi susu nasional melalui pengembangan peternakan sapi perah. Saat ini pemerintah sedang membangun lagi 500 peternakan sapi perah.
Melansir data Kementerian Pertanian, Produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) di Indonesia tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar 722.883 metrik ton, dengan kontribusi hanya sekitar 20-21% dari total kebutuhan nasional yang mencapai 4,6 hingga 5,3 juta ton per tahun. Dengan adanya program MBG, diprediksi permintaan akan susu segar bisa meningkat hingga lima kali lipat.
Untuk memenuhi kebutuhan susu segar, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Agung Suganda, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan populasi sapi perah hingga satu juta ekor pada tahun 2029 melalui Program Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).
Strategi penambahan populasi sapi perah ini, jelas Agung, diharapkan bisa memenuhi ambisi peningkatan konsumsi susu nasional hingga 8,5 juta ton pada 2029. “Pemerintah menargetkan pada 2029, sekitar 96 persen kebutuhan susu dapat dipenuhi dari dalam negeri,” kata Agung pada acara The National Conference of Applied Animal Science (N- CAAS) 2025 dengan tema “Sustainable AgriTech Meets Animal Science for National Food Resilience”, Kamis (25/9/2025).
Susu Mudah Basi dan Rusak
Strategi pemerintah untuk memproduksi susu sendiri guna memenuhi kebutuhan program MBG melalui peternak lokal, menjadi langkah yang tepat namun harus dibarengi dengan system manajemen keamanan pangan mulai dari proses produksi, penggunaan kemasan hingga cara penyimpanan. Sebab susu merupakan produk yang mudah basi dan rusak.
“Kami mendukung penuh terhadap penguatan standar dalam Program Makan Bergizi Gratis termasuk dalam aspek kemasan susu, tata kelola katering, hingga rantai pasok pangan. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui penyusunan dan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kebutuhan program,” kata Hendro Kusumo, Deputi Bidang Pengembangan Standar kepada Poskota (27/1/2026).
Mengingat susu adalah produk yang mudah rusak dan basi, Hendro menekankan pentingnya penggunaan kemasan yang ber-SNI. Kemasan yang dimaksud tentu harus berdasarkan standar dan dinilai aman, termasuk dari risiko mikroplastik. “SNI untuk kemasan susu telah tersedia sejak tahun lalu. Ke depan, BSN akan menyiapkan standar yang lebih spesifik sesuai kebutuhan implementasi MBG,” tegasnya.
Pada 2026, lanjut Hendro, BSN telah memasukkan sejumlah program pengembangan standar yang relevan dengan MBG dalam Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). Beberapa di antaranya mencakup sistem manajemen keamanan pangan untuk pengangkutan dan penyimpanan, standar katering, industri pangan olahan, hingga persyaratan rantai pasok pangan, pakan, dan kemasan. Standar tersebut sebagian diadopsi dari standar internasional ISO dengan pendekatan adopsi identik, meski masih menunggu konsensus para pemangku kepentingan apakah akan diterapkan secara penuh atau dimodifikasi sesuai kondisi nasional.
Selain itu, BSN juga menyiapkan kebutuhan SNI untuk berbagai komoditas yang berpotensi mendukung MBG, seperti ikan hasil budidaya (termasuk tuna), daging rajungan beku, filet patin beku, hingga produk berbasis tepung seperti mie sagu. Penguatan standar juga mencakup aspek ketelusuran (traceability) dalam sistem logistik rantai dingin guna menjamin keamanan bahan baku.
Senada juga disampaikan oleh Public Relations Manager PT Lami Packaging Indonesia, Ahmad Rizalmi. Ia mengingatkan bahwa kemasan menjadi komponen sangat penting dalam system keamanan pangan terutama susu. “Kalau susu disajikan menggunakan botol, tentu harus ada perlakuan khusus. Misalnya tidak boleh lebih dari dua atau tiga jam waktu konsumsi sejak susu disajikan. Karena lebih dari tiga jam, susu sudah tidak layak minum bahkan mungkin beracun,” jelasnya.
Dengan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, dan dukungan infrastruktur di beberapa daerah yang belum memadai, maka kata Rizaldi, perlu ada standar pengemasan yang dapat menjawab tantangan lapangan tersebut. Salah satunya adalah pengemasan yang berbasis aseptik dengan teknologi UHT atau teknologi pasteurisasi. Pasteurisasi atau UHT masih memungkinkan karena memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup. “Pasteurisasi mungkin sekitar tiga hingga empat jam, tergantung pada kondisi udara,” lanjutnya.
Namun, produk pasteurisasi ini masih membutuhkan lemari pendingin atau rantai pendingin. Sistem distribusi juga membutuhkan mobil dengan fasilitas kotak pendingin.
Tetapi untuk UHT kemasan aseptik, tidak lagi membutuhkan lemari pendingin atau mesin mobil pendingin, karena produk dapat disimpan pada suhu ruangan seberapapun pun, dengan masa konsumsinya bisa sampai satu tahun. Ini memudahkan proses distribusi sekaligus penyimpanan produk susu pada wilayah-wilayah terpencil.
Namun, bagaimana produsen lokal sekelas UMKM dapat menggunakan kemasan aseptik ini? Sementara teknologi kemasan ini tidak mungkin digunakan untuk mengemas produk dalam partai kecil. Dibutuhkan minimal satu juta kotak atau kemasan untuk satu kali operasional mesin. Di sisi lain, produsen susu lokal produknya masih terbatas pada angka ribuan.
“Ini adalah tantangan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, atau BGN atau mungkin bahkan perlu ada kerja sama. Misal menggunakan sistem koperasi di mana produk UMKM dikumpulkan dalam satu tempat hingga jumlahnya memenuhi jumlah minimal untuk proses kemas,” jelasnya.
Penggunaan kemasan botol biasa, kata Rizalmi, barangkali tidak akan menjadi masalah jika produsen susu lokal berada dalam kecamatan yang sama. Produsen hanya memasok untuk kebutuhan sekitar yang tidak membutuhkan rantai distribusi panjang dengan waktu yang lama.
“Produsen susu lokal cukup merebusnya, dan mendistribusikan susu tersebut dalam kurun maksimal 3 jam. Selama di tingkat kecamatan tersebut dapat terpenuhi, tidak ada masalah. Namun ketika permintaan tinggi, mereka harus memikirkan distribusi, misalnya, ke Jawa, Sumatera, Papua, bagaimana caranya agar susu tidak asam dan tidak beracun, sehingga tidak berbahaya,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG, LamiPak sendiri berkomitmen untuk menyediakan kemasan aseptik dengan teknologi tinggi. LampPak siap memenuhi kebutuhan kemasan susu MBG berapapun jumlahnya.
LamiPak sendiri merupakan perusahaan kemasan yang berbasis di Tiongkok. Beroperasi secara komersil di Indonesia sejak April 2024, LamiPak kata Rizaldi per Agustus 2025 telah mampu memproduksi kemasan berbagai bentuk seperti brick, pillow, triangle dan sedotan kertas dengan kapasitas mencapai 21 miliar kemasan per tahun. Dari jumlah tersebut sekitar 20 persen untuk memenuhi kebutuhan nasional dan sisanya diekspor ke 86 negara di dunia.
“Untuk pasar domestik, kita sekarang sekitar 15-20%. Tetapi untuk ekspor, kita sisanya. Jadi, mudah-mudahan, pasar domestik siap mendukung,” jelasnya.
LamiPak tidak hanya menyediakan produk kemasan untuk produk bermerek, tetapi juga menyediakan kemasan untuk produk tanpa merek. Ini memungkinkan pemerintah bisa menggunakan produk kemasan LamiPak jika pada saatnya nanti meluncurkan susu bermerek MBG. “Misalnya nanti mereknya adalah susu MBG, kami siap menyediakan kemasannya,” tutup Rizalmi. (inung)
Komentar