JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025 hingga April 2026 ini sudah menjangkau lebih 61,94 juta pemanfaat. Tercatat lebih dari 8 miliar porsi makanan sudah disajikan oleh 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia.
Miliaran porsi makan tersebut diantar ke para penerima manfaat baik itu anak balita, anak sekolah hingga ibu hamil dan ibu menyusui dengan sangat baik setiap hari. Miliaran porsi ini membawa harapan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang bangsa Indonesia untuk menciptakan generasi emas 2045 yang sehat, cerdas dan produktif.
Tetapi bagaimana 8 miliar porsi makanan tersebut bisa disalurkan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak harga beras dan pangan pokok lainnya di pasaran? Padahal implementasi program MBG membutuhkan pasokan beras yang cukup besar. Data Badan Gizi Nasional (BGN), untuk lebih dari 27 ribu dapur MBG yang saat ini beroperasi, total beras dibutuhkan setidaknya 6.000 hingga 9.000 ton setiap hari.
Nena Firdaus, Penanggungjawab SPPG Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat mengaku dalam sehari, SPPG yang dikelolanya membutuhkan beras 200 kg untuk 3.035 porsi makanan. Jika dalam sepekan menyajikan 4 kali menu berbasis nasi, maka dalam sepekan ia membutuhkan sekitar 800 kg beras.
“Kami menyajikan menu nasi dalam sepekan rata-rata 4 kali. Jadi kalau sehari kami membutuhkan 200 kg untuk satu dapur, maka dalam sepekan setidaknya kami membutuhkan 800 kg beras,” ujar Nena di jumpai di SPPG di Perum Bulog, Pos Pengumben, Jakarta Barat.
Nena sendiri mengelola dua SPPG untuk dua kelurahan yang berbeda di Jakarta Barat. Kebutuhan beras untuk dua dapur MBG yang dikelolanya tersebut hampir sama. “Kalau ditotal untuk dua dapur MBG saya butuh beras dalam sepekan 1,6 ton,” lanjutnya.
Meski jumlah kebutuhan beras untuk program MBG sangat besar, tetapi pasar beras tetap ‘adem ayem’ tanpa gejolak. Nena mengaku meski harga beras sempat mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan memengaruhi kerja dapur-dapur MBG. Pun ketersediaan beras di pasar, pengelola SPPG dengan mudah mendapatkannya.
“Ini kerja pemerintah yang bagus banget. Kami sebagai pengelola SPPG belum pernah sekalipun kesulitan cari beras yang harganya sesuai aturan BGN. Stok beras di pasaran melimpah meski program MBG butuh pasokan beras dalam jumlah yang fantastis,” tambah Nena.
Ia mengaku sebelum membangun dapur MBG sempat khawatir jika nantinya pasokan beras tersendat dan harga melambung akibat adanya program MBG. Mengingat beras merupakan bahan makanan pokok yang kualitas dan harganya sudah diatur oleh BGN. “Kalau harga beras meroket, takutnya hitungannya nggak masuk. Kan kami ada standar harga yang ditentukan BGN yang harus dipatuhi,” terang Nena.
Namun kekhawatiran Nena tidak terbukti. Dua SPPG yang dikelola sejak Oktober 2025 lalu dengan lebih dari 6.000 porsi MBG, hingga kini belum pernah sekalipun kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan. “Alhamdulillah, nggak hanya pasokan aman, harga juga tetap terkendali,” tambahnya.
Nena mengaku menggunakan beras kelas premium yang rasanya enak dan pulen untuk dua SPPG. Beras jenis premium ini tersedia melimpah di pasaran baik itu produk yang dikeluarkan oleh Bulog maupun dari petani langsung. Beberapa kali ia membeli beras Bulog bermerek SPHP, namun kadangkala juga beras dari petani lokal.
Ia menyampaikan apresiasi ke Perum Bulog, karena meski ada lonjakan permintaan beras untuk program MBG, namun ketersediaan beras di pasaran melimpah, sehingga fluktuasi harga bisa terkendali. “Saya nggak pernah kesulitan dapat beras. Paling merek saja yang ganti. Kalau satu merek lagi habis, saya ganti merek lain yang kualitasnya setara,” jelasnya.
Nena berharap Perum Bulog lebih banyak menyediakan pilihan produk beras untuk keberlangsungan MBG ini. Terutama untuk wilayah-wilayah non pertanian yang memang kebutuhan berasnya bergantung pada pasar termasuk wilayah DKI Jakarta.
Menurut Nena, peran Bulog dalam menjaga harga beras tetap stabil di tengah program MBG sangat penting dan krusial. Dengan kebutuhan beras yang luar biasa banyaknya, potensi untuk dipermainkan para tengkulak sangat besar. Tetapi Bulog siaga untuk menjaga agar bahan makanan pokok ini tidak menjadi permainan para tengkulak.
Senada juga disampaikan Dian Aminarti, pengelola SPPG di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Biasanya harga beras akan naik pada musim penghujan dan bulan-bulan kemarau. Namun meski ada program MBG, ternyata pada dua musim tersebut harga beras relatif stabil. “Kalaupun ada kenaikan harga beras, persentasenya tidak mengganggu dapur kami,” katanya.
Dian yang kini mengelola 6 SPPG mengatakan untuk daerah-daerah non produksi padi, kehadiran beras Bulog sangat penting. “Di daerah yang bukan penghasil beras, kehadiran beras-beras Bulog sangat membantu. Tapi kalau di daerah pertanian, kami kerjasama dengan petani lokal,” kata Dian yang mengelola 6 SPPG.
Dian sendiri berharap Bulog memperbanyak merek beras-beras premium sehingga dapur-dapur SPPG memiliki banyak pilihan. “Kalau beras Bulog kan negara yang jamin baik kualitas maupun harga,” tegasnya.
Mengawal Di Titik Krusial
Sejak program MBG digulirkan, pemerintah sudah menghitung kebutuhan beras dan bahan pokok lainnya dengan cermat. Juga memitigasi potensi kenaikan harga di tengah melonjaknya kebutuhan bahan makanan pokok imbas dari program MBG dan faktor pemicu lainnya.
Karena itu, untuk menjaga keberlangsungan program MBG, Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2025 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, telah memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Perum Bulog untuk menjamin pasokan beras dan makanan pokok lainnya yang dibutuhkan dapur-dapur MBG. Inpres ini menjadi landasan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan beras yang terjamin bagi program makan bergizi.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sejak awal program MBG digulirkan, telah menyampaikan komitmennya untuk mengawal program prioritas Presiden Prabowo tersebut. Mengingat program MBG adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga generasi masa depan bangsa. “Dengan terbitnya Inpres, Bulog bertanggung jawab menyiapkan bahan dasar berupa beras, yang akan diserap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program MBG. Bulog menyiapkan beras premium dan medium yang memenuhi standar kualitas untuk program MBG dengan harga terjangkau,” tegas Rizal dalam pernyataannya.
Ia menegaskan program MBG harus harus dikawal ketat karena merupakan program prioritas nasional yang menjadi amanat negara, bukan sekadar proyek bisnis biasa. Pengawalan ini penting untuk memastikan bahwa bahan pangan, khususnya beras yang digunakan SPPG, memenuhi standar kualitas tinggi yang ditetapkan pemerintah. “Pengawasan ketat di titik krusial diperlukan untuk menghindari insiden kesehatan akibat makanan yang tidak layak,” katanya.
Menurut Rizal, program MBG merupakan bagian dari upaya peningkatan gizi generasi bangsa, sehingga mitra dapur tidak boleh bermain-main dengan kualitas dan keamanan pangan. Itu mengapa Bulog harus memastikan pasokan beras premium berkualitas tinggi tersedia di seluruh kabupaten/kota guna mendukung keberhasilan dan keberlangsungan program MBG.
Untuk mengawal program MBG, Bulog dengan tagline “Mengantarkan Kebaikan”, lanjut Rizal menerapkan 4 strategi jitu, sebagai berikut:
Strategi pertama, Bulog memastikan ketersediaan stok beras dalam jumlah yang besar. Dengan stok beras dalam jumlah besar, maka secara otomatis dapat memenuhi kebutuhan beras nasional sekaligus mengendalikan fluktuasi harga guna mengamankan keberlangsungan program MBG. “Kebutuhan beras untuk seluruh SPPG menurut data BGN mencapai lebih dari 6 ribu hingga 9 ribu ton per hari,” kata Rizal.
Angka tersebut merupakan jumlah yang cukup besar. Jika tidak dikawal dengan baik, kebutuhan beras yang meningkat drastis tersebut, bisa berpotensi menaikkan harga beras di pasaran.
Rizal mengatakan tahun 2025 saat program MBG mulai diimplementasikan, Bulog memiliki stok beras hingga 3,9 juta ton. Dan pada awal Mei 2026 ini, stok beras Bulog sudah mencapai lebih dari 5,2 juta ton. Beras-beras tersebut menyebar di gudang-gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia dan siap memasok kebutuhan beras seluruh SPPG.
Direktur Pemasaran Perum Bulog, Febby Novita, memastikan pasokan beras premium untuk kebutuhan SPPG terutama pada wilayah yang bukan penghasil beras, aman terkendali. Daerah yang merupakan penghasilan beras disarankan menggunakan beras dari petani dengan tujuan menghidupkan petani. “Stok aman, harga juga aman,” jelasnya.
Diakui Febby, penggunaan beras Bulog oleh dapur-dapur MBG telah dilakukan sejak awal program MBG diimplementasikan. Banyak dapur-dapur MBG yang menggunakan beras premium Bulog dengan alasan kualitasnya yang bagus, harganya terjangkau dan ketersediaan beras mencukupi. “SPPG di Jawa Timur tuh sebagian sudah pakai. Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan tuh banyak banget,” kata Febby.
Strategi kedua, Bulog menyediakan opsi beras premium dan medium. Dua jenis beras ini memudahkan bagi SPPG untuk mengelola anggaran sesuai aturan BGN. “Sebagian besar SPPG sih pakai yang jenis premium, karena memang harganya masuk,” tambahnya.
Meski jenisnya berbeda, Febby memastikan bahwa semua jenis beras Bulog telah melalui pengecekan berkala untuk menjamin standar kualitas dan keamanan pangan.
Strategi ketiga, Bulog membangun koneksi langsung ke SPPG terutama di daerah yang bukan penghasil beras. Dalam hal ini Bulog menyalurkan beras secara menyeluruh ke kabupaten/kota, langsung ke SPPG untuk menjamin ketepatan waktu pasokan dan juga stabilitas harga.
Kepala BGN Dadan Hindayana dalam pernyataannya mengatakan SPPG di daerah terpencil banyak menggunakan beras dari Perum Bulog untuk program MBG. “Daerah-daerah yang kesulitan suplai, menggunakan beras Bulog,” kata Dadan di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (29/1)
Strategi keempat, Bulog membentuk tim terpadu dan kepatuhan Inpres. Tim ini bertugas menjamin kelancaran distribusi beras berkualitas ke dapur-dapur SPPG di seluruh kabupaten/kota. Tim ini juga bertugas memastikan pasokan beras, termasuk jenis premium dan SPHP, tersalurkan secara efektif, terkoordinasi, dan tepat waktu guna mendukung kebutuhan beras pada program MBG.
Program MBG yang digagas pemerintah bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Dengan kesiapan cadangan beras dan pengalaman menjaga stabilitas harga beras selama 59 tahun, Bulog optimistis dapat menjadi mitra seluruh SPPG guna mendapatkan pasokan beras yang konsisten, aman, dan berkualitas. (faisal)
Komentar