POSKOTA.CO-Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU pada kesempatan Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Pendataan Keluarga BKKBN menjelaskan, “Kementerian Kesehatan ini sebagai leading sector di industri kesehatan harus bekerjasama dengan regulator-regulator kesehatan lainnya seperti BKKBN dan Badan POM.
“Kita perlu mendapatkan informasi dan data dari BKKBN dan Badan POM yang mungkin belum ada di kita atau kurang lengkap ada di Kementerian Kesehatan, sehingga kita bisa mengambil keputusan dan membuat kebijakan di sektor kesehatan yang lebih tepat lagi,” kata Menkes, Kamis (29/04/21).
Menurut dia, berdasarkan data dan informasi tersebut khususnya untuk BKKBN pihaknya melihat data mengenai penggunaan alat dan obat kontrasepsi jauh lebih lengkap. Dengan demikian BKKBN bisa memberi masukan ke Kemenkes dalam menyusun regulasi-regulasi terkait dengan keluarga dan perkembangannya.
“Makin kesini makin banyak data-data yang kita peroleh. Saya juga melihat bahwa kebijakan yang dibuat harus lebih sering ditinjau kembali dengan mengamati dampaknya ke masyarakat atau ke keluarga dalam hal ini BKKBN”, jelas Budi.
Kemudian, masuknya data, masuknya informasi akan membuat kita lebih memahami bagaimana dampak dari regulasi atau kebijakan yang dibuat pemerintah terhadap masyarakat sehingga bisa lebih cepat memodifikasi kebijakan atau regulasi tersebut. Menkes merasa sangat terbantu dengan adanya Pendataan Keluarga Tahun 2015 yang lalu dan diharapkan kedepan kita bisa mendapatkan data dan informasi tersebut untuk terus meningkatkan kualitas dari regulasi dan kebijakan yang diambil.
Tahun ini berbeda dengan tahun 2015 dimana tahun ini pandemi Covid-19 terjadi. Menkes mentitip kepada BKKBN agar pada saat melakukan sensus tetap memperhatikan protokol kesehatan walaupun dirinya percaya sebagian besar sudah divaksin tapi tetap harus menjalankan 3M yang memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan pada saat melakukan sensus.
Kemudian pihaknya juga sangat mengharapkan kalau data ini sudah jadi dan diolah menjadi informasi atau laporan yang baik kalau bisa di share ke Kementerian Kesehatan sehingga bisa bersama-sama menganalisa dan menindaklanjutinya, baik dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang bisa bermanfaat bagi rakyat berdasarkan data yang masuk.
Selanjutnya yang penting Kementerian Kesehatan, Badan POM, Kementerian Sosial juga melakukan sensus dan survei. Alangkah bagusnya kalau misalnya data-data yang masuk ini bisa dipakai untuk meng update atau melengkapi dari masing masing survei atau sensus yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Dengan demikian data yang diperoleh dapat terintegrasi, dapat konsisten, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan informasi bagi kami para pengambil kebijakan atau keputusan dalam membuat peraturan dan regulasi yang terbaik.
“Saya berharap masyarakat tidak usah khawatir atau takut kalau didatangi oleh para surveyor dari BKKBN. Karena mereka sebagian besar sudah divaksin jadi tidak akan menularkan. Tolong berikan jawaban yang selengkapnya-lengkapnya dan yang paling update agar kita bisa menangkap apa yang terjadi di masyarakat terutama dengan adanya pandemi ini dengan demikian kita bisa mengambil keputusan membuat kebijakan yang paling baik berdasarkan data terkini dari masyarakat”, pesan Budi.
Pendataan Keluarga 2021 merupakan suatu upaya untuk mewujudkan Keluarga Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas melalui perencanaan yang tepat berdasarkan data yang akurat mari kita sukseskan Pendataan Keluarga untuk Perencanaan Keluarga Indonesia Pendataan Keluarga 2021, Pendataan Awal Perencanaan Keluarga.
Pendataan Keluarga Tahun 2021, serentak dilakukan pada periode 01 April – 31 Mei 2021, ini akan menjadi basis data pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, validasi data harus dilakukan pada setiap periode pendataan sehingga data yang didapatkan benar-benar akurat.(*/fs)
Komentar