oleh

KPK Mulai Menangani Kasus PUPR Anggaran 2012-2017 Menyusul 2018

POSKOTA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menangani kasus kasus suap proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2017.

Romy Syahrial, putra si Raja Dangdut Rhoma Irama dari pernikahannya dengan Veronica terseret dalam masalah tersebut. KPK telah memanggil Romy sebagai saksi dari pihak swasta pada Selasa (12/1). Namun Romy Syahrial tidak hadir dan tanpa keterangan dari yang bersangkutan. Jadi, sudah dua kali yang bersangkutan mangkir.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (15/1)KPK mengingatkan yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan dan kewajiban hukum tersebut karena ada sanksi hukum apabila dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Maka tak menutup dugaan adanya laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 yang dipublikasikan banyak menimbulkan catatan khusus. Banyak kejanggalan yang dipaksakan guna mengelabuhi masyarakat luas.

Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018 yang dipublikasikan banyak menimbulkan catatan khusus. Masalahnya laporan keuangan hanya sampai pada penjelasan (Catatan) Realisasi Anggaran Belanja Modal BLU, sedangkan untuk Penjelasan (Catatan) Neraca dan Laporan Operasional Tidak disajikan.

Catatan khusus yang dimaksud adanya perbedaan dengan penjelasan laporan Keuangan TA 2019 yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan Laporan Keuangan TA 2018. Selisih/Penyimpangan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 2.041.415.960.916,-

Keterangan dari PUPR

Selisih tersebut dikarenakan dalam menerapkan perhitungan:

Penyajian Akumulasi Penyusutan tidak sesuai dengan yang seharusnya dan apabila Akumulasi Penyusutan diterapkan sesuai dengan yang seharusnya, maka Neraca menjadi tidak Balance antara Total Aset dengan Total Kewajiban + Ekuitas, dengan demikian Penerapan Metode Akumulasi Penyusutan yang disajikan (diterapkan) oleh Kementerian PUPR terindikasikan (diduga) untuk menutupi Kebocoran atau diduga (terindikasikan) untuk menutupi korupsi yang terjadi pada Tahun Anggaran 2018.

Penerapan Metode Akumulasi Penyusutan yang diterapkan oleh Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2018 adalah :

Beban Penyusutan Aset Tetap Dan Aset Lain-Lain adalah sebesar Rp. 66.020.703.007.922,-

Aset Tetap

Saldo Awal Akumulasi Penyusutan (31 Desember 2017) Rp. 252.922.933.562.475,-

Saldo Akhir Akumulasi 31 Desember 2018 Rp. 291.448.704.342.706,-

Beban Penyusutan Berdasarkan Mutasi Akumulasi Rp. 38.525.770.780.231,-(tim)

 9 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *