oleh

Komite III DPD RI Lakukan Pengawasan UU Kepariwisataan di Daerah

POSKOTA.CO – Pandemi Covid-19 memberi pengaruh buruk terhadap sektor pariwisata di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Pembangunan pariwisata mengalami penurunan. Hal itu kini menjadi perhatian serius, mengingat pandemi masih belum berakhir.

Komite III DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD yang membidangi kepariwisataan melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah bagi sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19.

“Pengawasan itu dilakukan dalam kerangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,” sebut Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni saat Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Hotel Mercure Padang, Senin (22/3/2021).

Kegiatan FGD juga dihadiri Wakil Ketua Evi Apita Maya dan anggota rombongan Muslim M Yatim, Muhammad Ghazali, Zuhri M Syazali, Ria Saptrika, Abdi Sumaithi, Erlinawati, Iskandar Muda Baharudin.

Sylviana Murni mengatakan, pada Maret 2021 menandai satu tahun penyebaran pandemi Covid-19 di belahan dunia termasuk di Indonesia.
“Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sangat luar biasa, bukan saja pada masyarakat jutaan manusia di belahan dunia tetapi juga keterpurukan ekonomi dan kemiskinan secara global,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini terdata sekitar 2,6 juta penduduk dunia meninggal karena terpapar Covid-19. Sedangkan data untuk Indonesia mencapai lebih 37 ribu.

“Di sektor ekonomi, IMF telah menetapkan tahun 2020 sebagai ‘the great lockdown’. Kondisi ini lebih buruk dari ‘the great depression’ yang terjadi pada 1929, dan the global financial crisis’ pada 2008,” terangnya.

Sylviana menyatakan, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi akan mencapai minus 7,6 persen dengan tingkat pengganguran per-Agustus 2020 mencapai 7,42 persen.

“Pandemi Covid-19 juga menyebabkan kenaikan kemiskinan global (kemiskinan global) pertama dalam beberapa dekade terakhir. PBB menyebutkan hingga akhir 2020, lebih dari 71 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem (kemiskinan ekstrem),” tutur Sylviana.

Ia menambahkan, sektor pariwisata menjadi salah satu dunia usaha yang paling terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44 persen selama pandemi.

“Untuk di Indonesia, diperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hanya berkisar empat juta orang,” ujar Sylviana.

“Padahal selama beberapa tahun sebelumnya hingga tahun 2019, pariwisata menjadi sektor yang merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian domestik. Pariwisata merupakan komitmen yang paling berkelanjutan dan jelajah ke level bawah masyarakat,” imbuhnya.

Di samping itu, kata Sylviana, sektor pariwisata memiliki andil cukup besar dalam pendapatan devisa negara, termasuk dalam penciptaan kesempatan kerja.

Menurut data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata pada tahun 2019 mencapai 13 juta orang. Jumlah ini meningkat 3,17 persen dibanding tahun sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja tersebut menyumbang 10,28 persen untuk jumlah pekerja nasional.

Sylviana juga berharap dalam pertemuan ini bisa mendapatkan banyak data dan informasi yang berkaitan dengan implementasi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan di tingkat daerah dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan.

“Untuk membangun pariwisata sesuai dengan target nasional, diperlukan peran dan dukungan semua elemen. Perlu sinergi GIPI, APPRI, PHRI, APPI, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pembangunan pariwisata merupakan salah satu visi dan misi Pemprov Sumbar. Dengan potensi pariwisata yang cukup besar, ke depan dirinya ingin menjadikan objek pariwisata di Sumbar bertaraf internasional.

Pemprov Sumbar ke depan, juga mendorong pemerintah kabupaten kota, untuk menghidupkan objek wisata unggulan di daerahnya masing-masing. Karena itu konsep pengembangan pariwisata ke depan menurutnya, Pemprov Sumbar harus berkolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten kota.

“Dengan kolaborasi dan sinergi ini, kami dari Pemprov Sumbar menawarkan untuk mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya,” ujarnya.

Menurutnya, pariwisata merupakan cara yang paling cepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini terbukti pada daerah-daerah pariwisata mengalami perubahan yang signifikan sekali. Bahkan ada masyarakat memiliki pendapatan satu juta per hari.

“Ini dibuktikan dengan adanya infrastruktur jalan yang mendukung, seperti jalan yang ada di Pantai Air Manis Padang dan daerah pariwisata lainnya, maka masyarakat bisa menikmati tanpa adanya gejolak,” ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi berharap dengan kehadiran Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Sumbar ini, agar mendapat perhatian khusus dalam bidang pariwisata, sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya.

“Kita tidak ingin lama-lama terpuruk dan berharap sektor pariwisata pulih kembali. Untuk itu mari kita kembali bangkit dan angkat pariwisata Sumbar ini,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy akan mewacanakan me-rebranding tagline pariwisata di Provinsi Sumbar.

“Saya punya ide, untuk rebranding tagline pariwisata Sumbar. Setelah kita melaksanakan focus group discussion (FGD), kita adakan lomba kembalilah, untuk me-rebranding tagline pariwisata Sumbar,” ungkap Audy Joinaldy.

Seperti diketahui branding pariwisata Sumbar saat ini adalah tagline Taste of Padang. Taste of Padang yang artinya Cita Rasa Padang diperkenalkan Pemprov Sumbar, pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 di Kota Padang. Menurut Audy Joinaldy, brand Taste of Padang dengan memakai Padang terlalu spesifik.
“Kita akan diskusikan kembali terlebih dahulu untuk merebranding. Padang identik dengan kota. Bukan diubah serta-merta sekarang. Harus mewakili Sumbar. Saya melihat branding di Sulsel keren sekali, bisa menarik orang datang,” tuturnya.

Audy Joinaldy juga menyebutkan, dirinya bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, merancang berbagai program pengembangan pariwsata di Sumbar. Salah satunya, melalui program 100 hari kerja dengan memenuhi standar sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) beberapa titik objek wisata di Sumbar.

“Kita punya punya objek wisata andalan nasional di kota dan kabupaten nantinya dan satu objek pariwisata Internasional. Semoga dengan program ini memacu sektor pariwisata Sumbar kembali,” jelasnya.

Pada kesempatan FGD tersebut, juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, APPI, PHRI, GIPI provinsi Sumbar dan para undangan lainnya. (timyadi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *