oleh

KLB Partai Demokrat Dianggap Ilegal, AHY Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

POSKOTA.CO – Putra mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyo (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) minta Presiden Jokowi turun tangan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumut yang dinilai ilegal. Menurutnya ada sekitar tujuh persen pengurus daerah yang hadir dan sudah di-Plt-kan.

“Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” tegas Ketua Umum PD ini.

Dalam acara pertemuannya di Puri Cikeas, Jumat (5/3/2021) malam, SBY yang Ketua Majelis Tinggi PD  itu juga mengaku malu melihat perilaku Moeldoko. SBY tak menyangka, orang yang pernah diangkatnya menjadi Panglima TNI mau melakukan hal seperti itu.

“Sebuah perbuatan kepemimpinan yang tidak terpuji. Jauh dari sikap ksatria dan nilai moral. Dan mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI,” tegasnya.

Presiden keenam itu juga merasa malu dan bersalah karena beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko. “Saya memohon ampun ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu,” sambungnya.

Bagaimana sikap Istana atas langkah Moeldoko ini? Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman enggan mengomentari. “Mohon ditanyakan langsung kepada Pak Moeldoko,” sarannya, ketika dikonfirmasi.

Peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro melihat, upaya penggembosan Partai Demokrat semakin terbuka. Dualisme pun akan terjadi setelah KLB.

Posisi Moeldoko sebagai KSP akan memberikan banyak penafsiran di publik. Antara lain adanya intervensi kekuatan Istana dalam urusan KLB Demokrat. “Publik tak hanya bingung, tapi juga tidak simpatik dan jengah dengan masalah ini,” kata Siti, Kepada poskota. co, tadi malam.

Menengok pengalaman sebelumnya, KLB yang didukung pemerintah akan menang. “Tak tertutup kemungkinan dukungan pemerintah akan ikut melegalkan kepengurusan versi KLB,” sambungnya.

Karena itu, supaya tidak menimbulkan citra buruk Istana dan munculnya ketidakpercayaan publik pada pemerintah, ia menyarankan ada penjelasan yang meyakinkan bahwa tak ada keterkaitan Istana dengan KLB.

“Gagal dalam meyakinkan publik akan mengurangi kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini akan menjadi preseden yang sangat buruk yang senantiasa muncul dan terulang dari rezim ke rezim,” tandas Siti.

Di sosial media, perang tagar merespons KLB Demokrat terjadi sejak pagi. Menjelang sore, tagar anti KLB muncul. Mula-mula dengan tagar #KLBBodong. Lalu malamnya, frasa Moeldoko dan Demokrat juga menghiasi jajaran trending topic. (ale/bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *