POSKOTA.CO – Kementerian Hukum dan HAM kembali membebaskan 39.876 narapidana karena COVID-19.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen PAS, Rika Aprianti menyebutkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham RI akan memberikan asimilasi untuk Napi dewasa dan anak.
Pembebasan puluhan puluhan ribu Napi tersebut dilakukan guna penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi COVID-19.
“Total data Asimilasi dan Integrasi 39.876 napi ini dari 525 UPT Pemasyarakatan,” ujar Rika Aprianti Rabu (27/5/2020).
Adapun rincian pembebasan narapidana melalui program asimilasi di mana narapidana dewasa mencapai 36.539 orang dan narapidana anak sebanyak 934 orang.
Sementara melalui program Integrasi mencapai jumlah data 2.403. Dimana untuk narapidana mencapai 2.360 orang. Sedangkan anak 430 orang.
Dikatakannya, berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.
Misalnya narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.
Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
Seperti asimilasi, pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) juga dilakukan dengan sejumlah ketentuan.
Di antaranya adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana, serta narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.
Usulan asimilasi dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (*/r)
Komentar