POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).
Dalam Perpres Jabodetabekpunjur tidak menyinggung DKI Jakarta apakah akan tetap menjadi ibu kota negara atau tidak dalam lima tahun ke depan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan perpres tersebut hanya menjelaskan soal tata ruang di wilayah Jabodetabek.
“Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang, yang mengamanatkan penetapan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Strategis Nasional,” kata Pramono.
Pramono juga menjelaskan, bahwa perpres tersebut sama sekali tidak menyinggung DKI Jakarta apakah akan tetap menjadi ibu kota negara atau tidak dalam lima tahun ke depan.
“Di antaranya perpres mengatur pola ruang Jakarta sesuai fungsinya sebagai ibu kota negara,” ujarnya.
Sebab, secara hukum Jakarta sampai saat ini masih menjadi ibu kota negara dan pusat pemerintahan.
Sehingga pengaturan tata ruangnya harus mengakomodasi atau memelihara kondisi fungsi existing DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan tersebut.
Presiden Joko Widodo menandatangani jur) pada 13 April lalu.
Jika melongok dalam salinan perpres yang dikutip dari situs JDIH Sekretariat Negara, Jumat (8/5/2020), menyatakan bahwa DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan inti. Kawasan perkotaan inti merujuk pada kawasan metropolitan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
Dalam perpres disebutkan Kawasan Perkotaan adalah wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta
Dikutip dari salinan perpres ayat (2) beleid tersebut, Jakarta merupakan Kawasan Strategis Nasional bersama Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur. (r)
Komentar